INDRAMAYU, RADAR-X.net – Aktifis penggiat anti korupsi Lsm KPK Nusantara Cabang Indramayu, Agus seha akan layangkan surat resmi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan provinsi Jabar untuk melakukan audit terhadap anggaran Barjas Pengadaan Jasa Konsultansi di setiap OPD Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Menurutnya, terdapat pemborosan anggaran keuangan negara yang tidak masuk akal di setiap Barjas selalu ada anggaran Jasa Konsultansi hal tersebut penting mesti di audit secara mendalam. Diantaranya pada anggaran Jasa Konsultasi Dinas PUPR, Diskimrum, Diskanla, Dispara, Diskimrum kabupaten Indramayu.” Kata agus pada wartawan Radar-X. Selasa (28/11/23)
“Pembengkakan anggaran Jasa Konsultansi pada faktanya tidak menjadi hemat dan tidak efisien. Pasalnya, tupoksi dari jasa konsultansi kontruksi tidak menghasilkan hal yang positif pada mutu kualitas proyek. Terlebih lagi di tahun kemaren terdapat proyek infrastruktur yang mangkrak di kabupaten Indramayu.” Tegas agus
Agus berharap surat resminya nanti mendapat respon positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, dan secepatnya melakukan audit investigasi terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indramayu anggaran tahun 2021/2022/2023. Karena diduga kuat sarat dengan masalah kerugian keuangan negara di mana sejumlah proyek jalan kabupaten Indramayu terjadi mangkrak.
Di samping itu agus menduga, Pemenang CV pada paket lelang disinyalir terdapat adanya praktek jual beli proyek atau disubkontrakan ke pihak kedua.
Desakan DPC Lsm KPK Nusantara ini disampaikan oleh Ketua DPP Jember dan DPD Jabar. “Allhamdululah mendapat respon positif secepatnya akan layangkan surat resmi.” Pungkas agus
(Tim)
