BATU BARA, RADAR – X.net – Bupati Batu Bara Ir. Zahir MA.P menyampaikan jawaban tentang pandangan Fraksi DPRD atas Nota LKPJ Bupati Tahun 2022.
Dalam penyampaian nya Bupati diwakili Setda Batu Bara Norma Deli Siregar, MM, dihadiri Ketua DPRD Batu Bara, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi SH dan Seluruh anggota DPRD serta Unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (04/04)
Mewakili Pemerintah dan Bupati Kabupaten Batu Bara Norma Deli Siregar mengucapkan terimakasi kepada Fraksi-fraksi atas atensi yang telah memberikan pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Disampaikan Norma, Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan selalu berkomitmen dalam tugas-tugas Pemerintahan dan upaya Pembangunan secara maksimal, agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupeten Batu Bara madyarakat Industri yang sejahtera mandiri dan berbudaya.
Rapat paripurna dihadiri 10 fraksi yang diantaranya, farksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai PDI Petjuangan, Fraksi Partai Nasioanl Demokrat (Nasdem) Fraksi Partai Bulan Bintang, fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB).
Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapat dijelaskan, LKPJ telah di susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari sebesar 12,38% di tahun 2021 menjadi 11,53% di tahun 2022. Lkpj telah diupayakan mengakomodir indikator pencapaian kinerja tahun anggaran 2022 sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan lebih detail terhadap pencapaian indikator, struktur anggaran pendapatan dan belanja dapat dilakukan lebih lanjut.
Lalu jawaban atas pandangan umum fraksi partai Amanat Nasional (PAN) terkait PAD yang belum optimal dijelaskan nya, bahwa di tahun 2022 dipengaruhi oleh putusan mahkamah konstitusi terkait pajak penerangan jalan dan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menetapkan untuk kawasan industri dan proyek strategis nasional sesuai dengan pasal 3 ayat (3) sebesar 0%.
Selain itu pada lain-lain PAD yang sah adanya penurunan rate jasa giro pemerintah daerah menjadi 2% per tahun dan pada pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) menargetkan dengan kapitasi tertinggi, sementara jumlah kapitasi menurun. Sementara terkait Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp.68.291.987.972,14 sudah banyak menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.122.842.107.415,92.
“Ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran telah berhasil ditingkatkan. Harapan fraksi partai amanat nasional terhadap organisasi perangkat daerah (opd) untuk bergerak aktif untuk menggali potensi pad serta mampu membangun koordinasi yang baik di dalam internal opd sehingga mampu meningkatkan pembangunan daerah di berbagai bidang akan terus kami tindaklanjuti dan kami tingkatkan“
Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)
Terkait pembiayaan pada komponen pengeluaran pembiayaan pada persentase capaian penyertaan modal sebesar 55,93% disebabkan oleh adanya pelaksanaan initial public offering (IPO) oleh bank sumut sehingga penyertaan modal dari pemerintah daerah tidak optimal seperti yang ditargetkan.
Terkait capaian pada komponen pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang tidak terealisasi disebabkan oleh keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 45/km.7/2022 tentang pemotongan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2021 untuk
Periode penyaluran bulan januari dengan bulan desember tahun 2023 baru diterbitkan tanggal 20 desember tahun 2022 sehingga dana transfer umum tidak ada dilakukan pemotongan yang menyebabkan realisasi utang jatuh tempo pada pembiayaan belum dapat dilakukan.
Lalu terkait kewajiban jangka panjang berupa hutang jangka panjang lainnya yang tidak merubah nominal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa hutang jangka panjang tersebut merupakan pinjaman daerah. Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat masa tenggang cicilan pengembalian pinjaman yang merupakan bagian dari persyaratan untuk pemerintah daerah.
Sehingga belum mengalami perubahan nominal. Selanjutnya pada tahun 2023 mulai dibayar cicilan yang sesuai dengan ketentuan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 45/km.7/2022. Kami bersedia untuk membahas lebih lanjut secara terperinci pada pembahasan LKPJ melalui pansus.
Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan, (PBB) terkait penambahan kondisi jalan mantap, sesungguhnya penanganan ruas jalan kabupaten diupayakan seoptimal mungkin, namun selain pembangunan kerusakan jalan juga terus terjadi. Walaupun demikian pemerintah kabupaten Batu Bara terus mengupayakan peningkatan kualitas jalan melalui pemeliharaan rutin jalan kabupaten. Terkait penambahan jumlah pencari kerja terdaftar di kabupaten batu bara dan tki ke luar negeri akan dilakukan peningkatan kualitas pencari kerja melalui balai latihan kerja.
Selain itu pemerintah kabupaten Batu Bara akan lebih kooperatif lagi dalam mensosialisasikan peningkatan mutu Pelatihan kepada masyarakat Batu Bara agar mudah mengakses pelatihan yang diprogramkan oleh dinas ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan dan terima kasih untuk saran yang diberikan kepada kami terkait pembentukan tim lapangan untuk mengkoordinir pertumbuhan wira usaha baru (WUB) akan dikoordinasikan lebih lanjut.
Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, (PKS) Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi pks terhadap penurunan nilai silpa tahun 2022 yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2021.
Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat, Pemetintah akan terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan pendapatan, mengefektifkan belanja, dan menurunkan angka silpa, meningkatkan aset dan investasi yang bertujuan untuk kemajuan kabupaten batu bara.
Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai PDI Perjuangan yang telah menyetujui nota LKPJ Bupati Batu Bara tahun anggaran 2022 dan mengapresiasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten Batu Bara dalam pencapaian indikator kinerja selama satu tahun anggaran 2022 walaupun masih terdapat kekurangan dalam tugas-tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat, “Kami beserta jajaran pemerintah kabupaten Batu Bara akan terus meningkatkan kinerja melalui evaluasi secara menyeluruh terkait apbd sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, “ungkap Norma.
Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Nasdem, terhadap LKPJ Bupati Batu Bara tahun anggaran 2022. Terkait dengan eksekusi besaran anggaran yang direncanakan dengan realisasi kegiatan, kami terus berupaya meningkatkan koodinasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dan bersama dengan organisasi perangkat daerah kabupaten batu bara, akan mensinkronkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kepala daerah sehingga dapat terealisasi dengan baik.
Jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Bulan Bintang, Pemerintah kabupaten Batu Bara akan terus mengoptimalkan kinerja sumber daya yang ada dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam hal pembahasan realisasi belanja modal, dan realisasi belanja di setiap organisasi perangkat daerah secara lebih terperinci dapat dibahas lebih lanjut dalam pembahasan LKPJ melalui pansus sehingga dapat mengetahui lebih jauh berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi belanja tersebut di berbagai organisasi perangkat daerah.
Terkait nilai AKIP tercantum dan dapat dilihat pada capaian organisasi perangkat daerah bukan pada urusan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah mempunyai beberapa urusan pemerintahan sehingga nilai akip yang tidak terlihat pada urusan sudah tercantum pada capaian organisasi perangkat daerah. Kami berkomitmen untuk terus dapat meningkatkan nilai akip tersebut.
Jawaban atas pandangan umum fraksi Nurani Karya Bangsa (NKB) Pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban secara akuntabel dan bersedia melanjutkan pembahasan lebih lanjut melalui pansus. LKPJ.
(Zay)
