INDRAMAYU, RADAR-X.net – Bertempat di Ruang Papandayan, Kantor Gubernur Provinsi Jabar, Wakil Gubernur Jawa barat UU Ruzhanul Ulum rekomendasi kegiatan rapat kerja dan silaturahmi bersama beberapa bagian dari Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), turut dihadiri bagian Tata Pemerintah Kabupaten. Selasa (28/02/23).
Bagian Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) diantaranya, Pengurus Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (PMIB), Presidium Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Timur, Garut Utara, Forum Cianjur Selatan dan KPPK Bogor Barat
Dalam kesempatan tersebut pengurus PMIB yang dipimpin langsung ketua umum, Drs H Supendi M.Si , Turut memberikan pandangan dan saran kepada Pemprov Jabar.
Dikatakannya, Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (PMIB) bakal mengontrol pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Di sana, mereka akan mendorong para senator senayan untuk mendesak pemerintah pusat agar mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah.” Ujar Supendi.
Disisi lain, Sukamto selaku ketua harian PMIB berpendapat terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah. Menurutnya, langkah taktis ini dinilai penting, agar perjuangan mewujudkan CDPOB di tanah Pasundan segera terealisasi.
“Untuk itu dibutuhkan suara bersama menyuarakan aspirasi untuk mengontrol pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).” Ucap Sukamto pada Radar-X.net
Sukamto berharap dibutuhkan ketegasan dari pihak Pemprov Jabar. “Toh percepatan pemekaran enam daerah yang sudah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Namun sayangnya selama inikan tidak nampak hasilnya. Justru kami-kami ini yang terus bergerilya kemana-mana dan pembahasannya hanya seputaran itu saja dan terkesan dalam kesempatan pertemuan adalah hal yang mubazir,” tambahnya.
Karena itu, dalam pertemuan bersama DPR RI nanti, Forum CDPOB se-Jabar dan Pemprov sepakat dan kompak menuntut pencabutan moratorium pemekaran daerah. Ia pun bersyukur Argumen yang disampaikan PMIB direspon bahkan didukung sepenuhnya oleh Wagub Jabar.
Pemprov Jabar berjanji akan langsung berkirim surat ke Komisi II DPR RI untuk menentukan kepastian jadwal dan menunggu konfirmasi dari Pemerintah Pusat.
“Pertemuan dengan pimpinan DPR RI diusulkan pada 7 Maret 2023 mendatang. Seluruh perwakilan CDPOB se-Jabar bersama Bagian Tata Pemerintahan masing-masing Kabupaten diharuskan hadir dan langsung berkumpul di gedung DPR RI.” Tutupnya
(Agus)
