Madura-Sampang, Radar x. net – Ratusan massa datangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Jawa Timur. Selasa, 31/01/2023
Mereka yang datang ke kantor KPU setempat mengatasnamakan Forum Masyarakat (Format) dengan membawa tuntutan atas ketransparanan KPUD Sampang dalam melaksanakan perekrutan PPS ada yang aneh.
“Pelaksanaan rekrutmen PPS pada Pemilu 2024 banyak yang tidak beres,” ucap Aziz Haruna, Korlap Aksi
“Panitia pemilu itu bukanlah tim sukses, melainkan bagian dari kelompok yang mempunyai kewajiban dalam suksesnya pemilihan,” lanjutnya
“PPS itu wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes), karena itu sudah jelas dalam aturan, namun fakta dilapangan sangatlah berbeda.” Ungkapnya
Dikatakannya, sampai saat ini Pantarlih sudah ditutup, namun sampai sekarang masih belum berjalan.
Azis juga mengungkapkan, bahwa isu beredar ditengah-tengah masyarakat bahwa, KPU diduga telah menerima uang suap Rp 1 miliar. Namun berkaitan dengan isu tersebut, biarlah Aparat Penegak Hukum (APH) yang memproses pembuktiannya
“Indikasi-indikasi dan petunjuk untuk pembuktiannya, sudah kami kumpulkan dan sudah kami sampaikan ke APH,” Cetusnya
“Apalagi carut marutnya dalam penetapan PPS, banyak yang janggal dan terindikasi tebang pilih. Seperti Tahapan rekrutmen sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun ketidakterbukaan hasil nilai yang menjadi tanda tanya,” Paparnya
“Peserta yang nilainya tinggi tidak lolos, sedangkan peserta yang nilainya rendah lolos,” papar dia
Pihaknya menuntut Evaluasi, pada keputusan KPU yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Sampang nomor: 18/PP.04.1-BA/3527/2023 tanggal 21 Januari 2023.
Membuka seluruh hasil tes tulis dan tes wawancara dalam tahapan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dan mengevakuasi oknum komisioner KPU yang terindikasi kuat melakukan jual beli penetapan anggota PPS.
Hal senada disampaikan Faruk Kepala Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang, pihaknya juga meminta keuangan KPU perlu diaudit.
“Dengan dugaan-dugaan yang kuat, kami meminta keuangan perlu diaudit.” Tuturnya
Faruk juga mengatakan, jika tuntutan dari aksi Format tidak dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar dengan masa yang lebih banyak, serta tidak akan pulang sampai tuntutan tersebut dipenuhi oleh KPU.
“Jika tuntutan Kami tidak dipenuhi, maka Kami akan menggelar aksi yang lebih besar dengan jumlah masa yang lebih banyak, dan tidak akan bubar sampai tuntutan kami terpenuhi.” Ungkapnya
Sementara, ketua KPUD Sampang Addy Imansyah berdalih akan menindaklanjuti ke bawah.
Kata dia, dalam penjaringan sudah melibatkan elemen – elemen yang berkompeten dalam hal itu.
“Pihaknya sudah melakukan penjaringan sesuai dengan prosedur yang ada,” Pungkasnya
(Korwil Madura/Tim)
