BATU BARA, Aliansi Pers Batu Bara (APBB) kembali mengadakan diskusi tentang korupsi di Kedai Kopi Aneka Baru yang berlokasi di Kawasan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (6/4/22).
Diskusi yang bertajuk “Korupsi adalah Musuh Kita Bersama” ini berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa untuk bahu-membahu memerangi korupsi. Lebih lanjut, diskusi ini juga merupakan sarana untuk menggalang dukungan dari aparatur pemerintah di bidang Korupsi seperti Kajari dan Unit Reskrim Tipikor.
Dalam diskusi kali ini yang hadir team Inti APBB adalah M. Hamdani Staf Agen D.857 Pers Informasi Negara, Muhammad Taufik Pimpinan Redaksi Media Medan.targetindo.com, serta Amin Salah satu awak media Polmas Poldasu.com membahas Prihal Administrasi serta Kinerja Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.
M.Taufik dalam diskusi ini memaparkan aksi demo beberapa hari yang lalu dalam tema ‘Dukung KPK Bongkar Korupsi di Kabupaten Batu Bara’, Periksa “Pangeran & Putra Mahkota” serta Kroninya. Hal ini menjadi tanda tanya publik yaitu siapa PANGERAN?? Bukan kah Batu Bara tidak ada saat ini sistem kerajaan??
” Disini timbul pertanyaan masyarakat siapa Pangeran?? Bukan kan di Batu Bara tidak lagi sistem kerajaan!?” ucap Taufik.
” Bukankah kita mengetahui Kabupaten Batu Bara sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 kali Berturut turut?? Ini perlu diselidiki oleh pihak KPK khususnya di Kabupaten Batu Bara”. Lanjut Taufik.
“ini suatu Pr untuk KPK RI untuk mengusut atau investigasi aksi yang dibuat beberapa hari yang lalu oleh adik adik kita!!”.tegas Taufik.
Senada dikatakan M. Hamdani, dalam diskusi, “Dengan adanya demo masyarakat Kabupaten Batu Bara depan kantor KPK itu menunjukan Batu Bara sedang dalam keadaan kurang baik.
Demo itu jelas menampar wajah Pemerintah Kabupaten Batu Bara, menunjukan pemerintah gagal memberantas korupsi dilingkungan pemerintahan.
Dikatakan nya KPK harus menyahuti dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat Batu Bara dan turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap terlapor demi tegak nya supremasi hukum di NKRI. Katanya.(Tim)
