BATU BARA, radar-x.net – Dengan tidak adanya ditemui plank anggaran bangunan rehab TPI untuk dijadikan pabrik es, Sekretaris Lsm KPK Nusantara menilai pengerjaan yang dilaksanakan PT Pembangunan Batra Berjaya yang mengelola anggaran dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lokasi Pajak Kerang Jl. Nelayan kelurahan Tanjung Tiram dinilai tidak transparan.
Hal itu disampaikan Erwanto sekretaris lsm KPK Nusantara saat meninjau lokasi pembagunan pabrik es yang di sekitar pengerjaan tidak ditemui plank anggaran tersebut. Sabtu 25/04/2020.
Menurut Rinaldi, pengawas proyek yang mengaku anggota BUMD batu bara saat dimintai keterangan tentang berapa biaya yang di gelontorkan BUMD untuk pembuatan pabrik es yang sedang dikerjakan di bangunan yang sudah berdiri untuk tempat penimbangan kerang atau disebut pajak kerang tersebut tidak tau berapa biaya yang di anggarkan dan meminta sekretaris lsm KPK Nusantara (Erwanto) untuk langsung menemui Syarkowi Hamid sebagai direktur BUMD kabupaten Batu Bara.
“Selanjutnya terkait pembangunan yang dilaksanakan di TPI pajak kerang itu dasarnya adalah milik dinas perikanan Batu Bara yang belum ada penyerahan resmi sesuai mekanisme ke BUMD,” jelas sekrerataris perikanan saat di temui di rumahnya.
Sementara, warga sekitar saat ditanyai tentang bangunan itu pun tidak mengetahui berapa biaya bangunan yang sedang dikerjakan dan kenapa di alihpungsikan TPI menjadi pabrik es. Ia juga menyebutkan pembuatan lantai itu tidak akan bisa bertahan lama akibat semen lantainya terlalu tipis. Sedangkan itu lokasi yang lembab.
Direktur BUMD Sarkowi Hamid saat dihubungi Staf media radar-x melalui telpon Whastapp terkait rehab TPI untuk dibuat pabrik es yang tanpa menggunakan plank anggaran menjelaskan, “Maaf apa masalah ketua. Sudah di rehab untuk dipungsikan sebagai pernyataan modal pemerintah ke BUMD untuk pabrik es. Whatsapp selanjuntnya di hapus tanpa sempat di baca. (Ham)
