LOMBOK Barat – Saat ini lombok barat sangat memerlukan seseorng wakil bupati yang Pintar, cerdas, dan mampu membawa lombok barat menjadi lebih baik lagi dan mampu menjalankan tugas sesuai tupoksinya, karna kita melihat sisa waktu jabatan yang masih lumayan panjang.
Namun selama ini pemerintah kabupaten lombok barat atau lebih kita katakan partai politik pengusung tidak mau kompak dalam memilih dua nama calon yang seharusnya segera diajukan untuk dipilih menjadi wakil bupati dan melakukan musyawarah terkait akan hal ini, dan terkesan menunda nunda nama calon wakil bupati yang akan diusung, dan kemudian akan dipilih kembali oleh anggota DPRD Lombok Barat.
Kekosongan wakil bupati membuat lombok barat terlihat pincang dalam menjalankan semua proses program pemerintahan dan aspek dalam menjalankan birokrasi yang ada. Karena kita sudah berada dalam era demokrasi.
Di mana di era demokrasi ini, semua aspek dalam bentuk apapun harus transparan, baik itu dalam hal birokrasi dan politik. Oleh karna itu saya mewakili kata hati dari masyarakat Lombok barat agar pemilihan wakil bupati dipercepat, karna ini menyangkut tentang kabupaten kita yang kita sayangi.
Dalam UU nomer 10 tahun 2016, sudah jelas jelas mengatakan, bahwa seluruh partai pengusung agar mengambil dua nama calon tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.
Tapi saat ini terkesan partai pengusung pecah dalam menentukan dua nama calon ini. Partai Hanura, Partai Golkar, mengusung Naufar Furqoni Farinduan., Partai PAN masih menunggu keputusan dari DPP, Partai Demokrat mencalonkan Indra Jaya Usman. Partai PDI-P mencalonkan Sardian.
Kalau melihat dari semua partai pengusung masih mempertahankan pilihan masing-masing yang tidak akan ada ujungnya, yang dikemudian hari akan terjadi death lock. Yang artinya, bahwa Lombok barat dipimpin oleh Bupati saja.
Apakah mampu lombok barat akan bersaing dalam segala aspek bidang kalau hanya dipimpin oleh satu orang saja. Itu menjadi pertanyaan besar.
Harapan kami agar pemerintah Lombok Barat, cepat menentukan sikap dalam hal ini terkait kursi panas wakil bupati Lombok Barat, dan partai politik di minta untuk melihat kepentingan dari masyarakat luas khususnya masyarakat Lombok Barat secara menyeluruh, Bukan kepentingan partai itu sendiri.(Egas Pradhana)
