BANDA ACEH, radar-x.net – Pewaris Raja-raja Aceh Barat Selatan Provinsi Aceh, mendukung Lembaga Wali Nanggroe tetap ada dan tidak perlu dibubarkan, bahkan harus dipertahankan.
“Bila lembaga Wali Nanggroe selama ini kurang berfungsi atau evektif itu artinya harus ada evaluasi kinerja wali terhadap orang-orang yang ada didalamnya, bukan berarti harus dibubarkan,” tulis pewaris Raja Aceh Barat Selatan, Raja Aceh tr. Minggu (18/11/2018).
Menurutnya, seluruh pewaris Raja Aceh pantai Barat Selatan, yang berada di pesisir pantai Barat Selatan Aceh, yang dimulai dari Negeri Meureuhom Daya sampai kepada kerajaan negeri Trumon, Banda Aceh Darussalam, siap melakukan kerjasama dengan lembaga Wali Nanggroe agar keberadaan lembaga itu bisa bermanfaat untuk masyarakat aceh kedepannya.
Baca juga: Mantan Combatan GAM KPA Angkat Bicara Pertahankan Lembaga Wali Nanggroe
“Untuk apa dibubarkan yang sudah ada, soal disana sini ada yang kurang berkenan itulah yang perlu kita diskusikan. Saya rasa ini hanya masaalah komunikasi saja,” ujar Raja Aceh.
Dijelaskannya, bahwa pewaris Raja Aceh, Aceh Barat Selatan juga mengharapkan lembaga Wali Nanggroe harus ada perwakilannya di setiap Kabupaten dan Kota sebagai pemangku adat, agar foksi kerja wali Nanggroe lancar kedepanya.
“Untuk memperkuat lembaga Wali Nanggroe kita akan adakan Pemilihan Wali Nanggroe selama 5 tahun sekali, sehingga fungsi dan keberadaannya sama dengan yang dipertuan Agung seperti di Malaysia,” katanya.
Selain itu juga khazanah pewaris raja Aceh Barat Selatan, wali Aceh hadiah yang sangat basar dari hasil perdamaian Gam dangan Ri, jadi jangan ada oknum elit politik atau orang yang ingin membubarkanya.
” Yang penting Aceh tetap damai dan sama-sama kita jaga sesuai dengan hasil perdamaian MoU Helsinki. Untuk itu, kami siap membantu kinerja lembaga Wali Nanggroe dalam bidang adat, budaya dan situs-situs bersejarah yang merupakan peninggalan sejumlah kerajaan yang ada di Aceh,” ungkap Teuku Raja Aceh Tr. (Tim)
