BANYUWANGI, radar-x.net – Pemasangan papan informasi atau baliho di suatu daerah terkait Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa (ADD), yang dikucurkan kepada desa oleh pemerintah Kabupaten, tidak lain agar masyarakat ikut mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Namun hal tersebut tidak tampak di pemerintahan Desa Dadapan, bahkan terkesan tertutup.
Pasalnya, Kepala Desa tersebut berdalih, bahwa yang mengetahui penggunaan anggaran untuk pembangunan adalah kaur pembangunan. ” Saya gak tahu tentang pembangunan, tanya saja sama kaur pembangunan. Soalnya dia lebih mengerti dan lebih tahu,” kata Liswatin, selaku Kades, Jumat (27/07/2018).
Menurut keterangan kaur pembangunan desa Dadapan yang tidak mau disebut namanya saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, ” Memang kita belum sempat memasang baliho mas, tapi untuk semua data dan catatan untuk LPJ ada, dan sudah kita persiapkan,” Ungkap kaur pembangunan.
Disisi lain, penggunaan anggaran tersebut tidak dipasang baliho yang dipasang di kantor desa agar lebih transparan penggunaannya.
Dari berbagai pemberitaan sebelumnya, bahwa Polri telah meneken MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT terkait pengawasan dana desa. Sebab, Anggota Polri yang mendapat amanah mengawasi penggunaan dana desa yakni Babhinkamtibmas.
Sedangkan Intruksi dari pimpinan masing-masing Polres pun diberikan kepada anggota Bhabinkamtibmas agar jangan sampai ikut main dalam penyelewengan anggaran desa.
Tugas pertama pada Babhinkamtibmas tersebut adalah mensosialisasikan kepada kepala desa agar memasang baliho Mulai dari berapa jumlah dana desa, rencana penggunaan anggaran serta realisasi penggunaan anggaran itu semua tertuang di baliho. Hal itu sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Menurut narasumber salah satu masyarakat mengatakan, “Menurut saya pemerintah desa dadapan itu kurang transparan dalam penggunaan DD dan ADD,” kata Edi.
Edi juga menambahkan, selain tisak memasang Baliho DD/ADD, proyek yang ada didesa pun tidak ada perkembangan. ” Saya tau selain tidak memasang baliho anggaran DD dan ADD, proyek yang ada di desa pun hanya itu-itu saja tidak ada perkembangan pembangunan,” tutupnya. (Daf)
