“FPKK” Desak Satpol PP Banyuwangi Bersikap Tegas Soal Galian C

- Penulis Berita

Rabu, 29 November 2017 - 14:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

"FPKK" Desak Satpol PP Banyuwangi Bersikap Tegas Soal Galian C
Personil FPKK saat berdialog dengan Kasatpol PP Banyuwangi yang diwakili Kabid Opstibum Harry Iswadi dan penyerahan surat permohonan. 



BANYUWANGI, radar-x.net – Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan (FPKK) Banyuwangi mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi bersikap tegas terkait tambang galian C yang saat ini terus beroperasi namun masih mengandung masalah.

Pasalnya, FPKK yang dimotori MSUUB pimpinan KH. Suyuti Thoha, Forsuba pimpinan H. Abdillah Rafsanjani dan Foskanu yang diwakili Adi Sutrisno, meminta agar Satpol PP menutup sementara seluruh tambang galian C yang belum membayar pajak daerah sampai ada penyelesaian pelunasan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Satpol PP sebagai penegak Perda jangan bersikap banci, harus berani melakukan tindakan dengan tegas karena ini memang tupoksinya,” kata Abdillah Rafsanjani kepada Kasatpol PP Banyuwangi Edy Supriyono, yang diwakili Harry Iswadi, selaku Kabid Operasional dan Ketertiban Umum (Opstibum).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media, Abdillah meminta Satpol PP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum Kabupaten Banyuwangi terkait para penambang galian C yang telah menjadi tersangka, ditahan dan telah diputus bersalah oleh pengadilan.

Baca Juga:  Aksi Damai Di PT. SJI Coy Berlangsung Kondusif

“Karena ini untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum baru dikemudian hari, khususnya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara terencana, masif dan menyeluruh.” Terang Abdillah.

Sementara Adi Sutrisno dari Foskanu menguraikan latar belakang permasalahan galian C yang salah satunya merupakan hasil hearing Forsuba dengan DPRD Banyuwangi, yang intinya menyoal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi dari pendapatan pajak penambang galian C masih nol persen. Hal itu karena IUP Produksi yang dikeluarkan Pemprov Jatim menggunakan payung hukum Pergub Jatim nomor 16 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Pergub nomor 49 tahun 2016.

“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitunti nomor 137/PUU-XIII/2015 menjelaskan, bahwa Pergub/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah hukum administrasi negara atau hukum negatif. Tetapi para penambang galian C di Banyuwangi yang tidak memiliki IUP Produksi dikenakan hukum positif oleh jajaran aparat penegak hukum Banyuwangi. Baik oleh penyidik Polres, penuntut umum dan para Hakim yang menyidangkan kasus tersebut,” serunya.

Abdillah Rafsanjani dalam kesempatan demo damai yang dikawal jajaran kepolisian pada Selasa (28/11/2017) sore mengungkapkan, bahwa para penambang galian C yang memiliki IUP Produksi dan mendapat perlindungan hukum ternyata belum optimal membayar pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Tarung Kepemimpinan Di Kota Simpang Ulim

“Dalam hal ini menjadi kewenangan Satpol PP selaku penegak Perda sebagaimana pasal 255 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tapi ini malah Kasatpol PP Banyuwangi tidak melakukan tindakan apapun, jadinya berakibat para penambang galian C yang tidak memiliki IUP dikenai hukum positif oleh aparat penegak hukum. Padahal semestinya cukup dikenai sanksi administratif,” tandas H. Dillah panggilan Abdillah Rafsanjani.

Ditambahkan oleh H. Dillah, dalam persoalan ini jelas negara dirugikan dari pendapatan pajak. Karena para penambang galian C yang memiliki IUP tidak optimal melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak kepada negara dan daerah. (Dafid Firmansyah/Team)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Murung Raya Sambut Baik Pemkab Tekan Harga Serta Distribusikan Beras SPHP
Partai PDI Perjuangan di Pastikan Menduduki Pimpinan DPRD Murung Raya
Terkait Potongan Honor Linmas Desa Lembengan, Berikut Hasil Klarifikasinya
Doni Raih Suara Caleg Cukup Tertinggi di Davil III, Patut Diperhitungkan Pilkada 2024
Beredar…! Video Viral Berisikan Proyek Ambruk di Banyuwangi Milik Balai Besar Pengairan Bondowoso
DPRD Mura, Apresiasi Pemilu Berjalan Aman Dan Kondusif
Dewan Minta Potensi Desa Bisa Dioptimalkan
Tingkatkan Sinergisitas, DPRD Mura Coffee Morning dengan Forkopimda
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 13:45 WIB

Proyek Jaringan Irigasi Balai Besar Pengairan Diduga Jadi Ajang Mark Up Anggaran

Rabu, 28 Februari 2024 - 13:23 WIB

PPTK Bungkam, Hotmix di Dusun Lidah Dasri Belum Setahun Sudah Retak dan Terangkat

Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:08 WIB

Dodo Arman Hadiri Undangan Polda Sumsel, Klarifikasi Laporan Dr Ahmad Rizali

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:58 WIB

Terjadi Dugaan Pelanggaran, Ketua Koordinator PKBM Banyuwangi Bungkam

Senin, 19 Februari 2024 - 20:34 WIB

Dinas Perdagangan Sumatra Selatan Dilaporkan ke Kejagung RI

Minggu, 18 Februari 2024 - 21:13 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Data, Ketua Amblas Akan Laporkan PKBM Lestari Kebun Dalem ke Kejaksaan

Minggu, 18 Februari 2024 - 15:06 WIB

PKBM Lestari desa Kebun Dalem Banyuwangi Disinyalir Mar Up Data

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:06 WIB

Kasudin Cipta Karya Jakarta Timur, Diduga Menerima Gratifikasi dan Menyalahgunakan Jabatan

Berita Terbaru