Bappeda Agara Gelar Forum Konsultasi Publik RKPK Tahun 2022

0

Aceh Tenggara, radar-x.net – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Kabupaten Aceh Tenggara, Gelar Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tenggara Tahun 2022, Kamis (28/01/2021) di aula Bappeda.

Forum konsultasi publik yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), wakil ketua I DPRK beserta anggota DPRK, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan para undangan lainnya itu mengusung tema “Memantapkan Pencapaian Menuju Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera”.

Dalam sambutannya, Kepala Beppeda Agara, Yusrizal mengatakan, konsultasi publik merupakan rancangan awal Recana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) merupakan amanat dari peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.

“Tahapan penyusunan RKPK diawali dari penyusunan rancangan yang telah kami mulai dari akhir Desember 2020, setelah disusun maka diadakan konsultasi publik pada hari ini,” jelas Yusrizal.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sampang; "Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Sekda"

Setelah itu, kata dia, rancangan awal disempurnakan dan dilaksanakan Musrenbang RKPK di kecamatan, dan direncanakan pertengahan bulan Februari 2021 mendatang. Setelah selesai Musrenbang di kecamatan, rancangan awal kemudian dilakukan Musrenbang tingkat kabupaten pada Maret 2021.

“Hasil Musrenbang kabupaten sebagai dasar menjadikan rancangan RKPK dan menjadi rancangan akhir RKPK 2022, terakhir tahapan pengesahan RKPK menjadi peraturan bupati dengan memperhatikan hasil Musrenbang provinsi dan nasional. Penetapan qanun RKPK ditargetkan rampung pada bulan Juni 2021,” ungkap Yusrizal.

Sementara di tempat yang sama, anggota DPRK Agara fraksi Golkar, Sanusi berharap pengusulan ini dapat menyentuh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai Musrenbang di kecamatan, dia harapkan pengajuan masyarakat dapat tertapung, seperti yang diusulkan masyarakat dari 10 item yang diusulkan, minimal lima yang diposisikan dan direalisasikan, “agar masyarakat tidak ada rasa kecawa dalam tahapan realisasinya,” harap Sanusi. (Riko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.