Agus Sakera: Camat Bangsalsari Diduga Kuat Melanggar Wewenang

0

JEMBER, RADAR-X.net – Program Dana Desa (DD) adalah merupakan program pembangunan infrastruktur yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pelaksana kegiatan Proyek Desa (PK) yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut didampingi oleh tim fasilitator.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Agus Sakera anggota Tim Khusus Dewan Pimpinan Pusat.DPP.(Watch Relation Of Corruption) WRC.PAN.RI.133/JTG/8/2020, pada radar-x mengatakan, kalau Drs. Murtadlo M.Si., jabatan camat Bangsalsari kabupaten Jember, diduga kuat telah melakukan pelanggaran wewenang sebagai camat.

Agus Sakera menjelaskan bahwa, kalau dirinya telah mengantongi banyak data, termasuk rekaman komentar/keluhan para kepala desa se wilayah kecamatan Bangsalsari.

“Yang mendiskriminasi para kades agar pada saat melaksanakan proyek jalan paving desa harus menggunakan matreal paving yang camat tunjuk.” Kata Agus Sakera pada awak di kantor biro radar-x, Jum’at (19-02-2021) Jl. Puger 50 Balung Kulon – Jember.

Agus Sakera menambahkan, bahwa bukti data rekaman suara (pengakuan) beberapa kepala desa yang mengatakan bahwa, pelaksanaan proyek jalan paving tahun anggaran 2020 kemarin, semua kepala desa mengaku matreal pavingnya dikondisikan oleh Drs. Murtadlo, yang tak lain adalah Camat Bangsalsari. “Yang nantinya akan ditindaklanjuti hingga ke pelaporan,” tandas Agus Sakera.

Baca Juga:  LSM KPK Nusantara Kabupaten Madina Menduga Pemilihan BPD Sopo Batu Tidak Transparan

Saat awak media mendatangi kantor kecamatan Bangsalsari Jember, pada Jum’at (19-02-2021), Camat tidak ada di tempat. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp dan telpon selulernya Murtadlo tidak merespons.

“Yang perlu diketahui oleh para pejabat pemerintah adalah, terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini di urai dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 1 tahun paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- paling banyak Rp. 1.000.000.000.” Terang Agus Sakera. (Ltf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.