Gubernur Khofifah Tetapkan 11 Daerah Di Jatim Terapkan PPKM

0

Surabaya, radar-x.net – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memutuskan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jatim akan mulai diberlakukan pada 11 – 25 Januari 2021.

Pasalnya, tak hanya Surabaya Raya dan Malang Raya, namun Khofifah memutuskan bahwa PPKM diterapkan di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blitar.

Khofifah dalam rilis resminya menerangkan, bahwa keputusan tersebut didasarkan pada beberapa acuan. Yang pertama tentunya yaitu Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2021 yang menyatakan PPKM diberlakukan di Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Dan juga Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

“Berdasarkan Instruksi Mendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan, bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan diktum 3 yang menyebutkan bahwa Gubernur juga dapat menetapkan kabupaten/kota lain,” kata Khofifah, Sabtu (9/1/2021).

Oleh sebab itu Pemprov Jatim mengambil beberapa acuan, yaitu atas dasar daerah yang masuk zona merah dalam peta BNPB. Daerah yang masuk zona merah saat ini yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ngawi. Kemudian yang juga jadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan ini, adalah daerah yang memenuhi 4 indikator Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Baca Juga:  Kasat Binmas Sosialisasikan PP NO. 60 Th 2016 Kepada Karyawan PTPN XII

Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 yakni diukur dari tingkat kematian di atas rata-rata nasional yaitu 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional yaitu 82 persen, tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional 14 persen serta tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70 persen. Di mana daerah yang masuk empat kategori tersebut yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut baik Instruksi Mendagri, kemudian 4 indikator serta peta resiko Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas pusat, maka ditetapkan 11 kabupaten/kota di Jatim diberlakukan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” ungkap Khofifah.

Untuk itu, Khofifah mengajak semua pihak termasuk masyarakat ikut mematuhi pelaksanaan PPKM tersebut. Dengan kerja sama semua pihak, ia berharap penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal.

“Salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas manusia sehingga penularan Covid-19 terus berjalan dan belum bisa dihentikan. Padahal, penurunan mobilitas akan sangat berpengaruh terhadap proses penularan Covid-19. Dengan diberlakukannya PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19,” terang Khofifah.

Baca Juga:  Kurang Puas Dengan Hasil Tes Tulis Dan Wawancara, Warga Desa Banjar Talela Geruduk Kantor Bupati Sampang

Sementara itu, saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren yang cukup signifikan. Di mana per Sabtu, 9 Januari 2021, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus dengan kasus konfirmasi sembuh sebanyak 78.602 kasus atau 85,80 persen. Kasus yang dirawat sebanyak 6.627 kasus atau 7,24 persen dan meninggal 6.380 kasus atau 6.96 persen.

Sementara berdasarkan data kapasitas TT Covid-19 di Jatim, terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19. Saat ini, BOR ICU Covid-19 telah mencapai 72 persen dan isolasi Covid-19 mencapai 79 persen. Angka ini tentunya perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60 persen.

”Tidak hanya itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan sejak minggu kedua November hingga Januari,” tegas Khofifah.

Tampak bahwa kasus Covid-19 maupun kematian belum menunjukkan tren penurunan sehingga dibutuhkan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim.

“Harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk menghambat penyebaran Covid-19 di bumi Jawa Timur ini,” pungkas Khofifah. (Mun/Riz)

Baca Juga:  Bupati Bondowoso Hadiri Rapat Paripurna Penetapan Anggaran 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.