Jalan Produksi Perikanan Pantai Sejarah Menuai Pro Kontra, Ini Penjelasan Warga Sekitar

0

Batu Bara,radar-x.net – Pembuatan Jalan Produksi Usaha Perikanan yang ditujukan untuk kegiatan Budidaya dan penangkapan kerang yang ada di Pantai Sejarah dan Gambus Laut yang akan mengakomodir kebutuhan aset kegiatan budidaya dan penangkapan kerang, sekaligus mampu memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan jasa lingkungan hutan Mangrove yang dilalui jalan tersebut, sehingga masyarakat akan mengenal komponen ekosistem yang ada di pesisir menuai pro dan kontra di beberapa kalangan.

Menurut salah seorang warga Gambus Laut kecamatan Lima Puluh Pesisir, kabupaten Batu Bara, Salim Amiko saat di Konfirmasi radar-x.net, Jum’at (11/12/2020) mengatakan, kalau keberadaan jalan Produksi (Jembatan) yang di bangun oleh Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara sekarang ini di tengah masyarakat terjadi Pro dan Kontra, tetapi kalau kita melihat secara objektif tidak ada yang kontra disini, Cuma ada yang salah persepsi dari masyarakat bahwa disini dijadikan sarana pariwisata.

“Padahal ini pemanfaatannya dilakukan oleh Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara untuk pengembangan masyarakat pesisir salah satunya,“ ujar Salim.

“Saya selaku masyarakat yang berada di wilayah ini, sarana yang dibangun ini sangat positif dan cukup baik. Pertama, dengan adanya pembangunan ini secara otomatis pondok – pondok yang selama ini ada di pinggir pantai hingga hari ini hilang lenyap begitu saja. Artinya ada posisi positifnya di situ yang selama ini sulit buat kita gusur dan sulit buat kita kasih pengertian ke masyarakat, tetapi sekarang akhirnya Imege negatif di pantai ini pun hilang,” jelas Salim.

Baca Juga:  Sesuai Prosedur, Ijazah Kades Sumberpakem Yang Mengeluarkan Adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Salim juga mengungkapkan, pemanfaatan jalan ini nantinya sisi berikutnya adalah pemanfaatan bagi para nelayan, petambak kerang dan segala macamnya. Begitu juga bakal ada di bangun semacam Gajibo beberapa titik bakal di buat yang akan dikembangkan oleh masyarakat menurut Dinas Perikanan, dan akan di buat semacam menampung pengembangan pendapatan masyarakat pesisir, karena di pandang orang bahwa itu adalah akan menampung hasil perikanan. Misalnya, jual ikan, jual kerang dan bukan begitu juga artinya bisa saja dijadikan ekonomi kreatif seperti karajinan tangan, cendera mata dan lain sebagainya.

“Kalau di sebutkan, bahwa lokasi ini betul berdasarkan SK 579 murni kawasan hutan, Cuma saja ada kawan – kawan dan pihak – pihak yang memang saat ini yang saya ketahui advokasi mereka keliru masuknya, kenapa keliru masuknya mereka tidak mempelajari persoalan kawasan dan pengembangan pesisir oleh Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara itu adalah dua persoalan yang berbeda sebetulnya, dan keberdaan ini dikaitkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Di Kawasan Hutan, kalau tidak salah, itu pula di kait – kaitkan persoalan pembangunan ini, sebenarnya ini tidak menyentuh P.13 itu tidak memiliki regulasi apapun tentang jembatan atau jalan produksi usaha perikanan yang di tujukan untuk kegiatan Budidaya dan penangkapan kerang yang ada di pantai Sejarah, dan ini murni tentang pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perikanan tentang pengembangan kawasan pesisir termasuk pulau – pulau kecil karena ini wilayahnya pesisir berarti kawasan pesisir,“ terangnya.

Baca Juga:  GENPPARI Bersyukur Atas Penguatan Passport Indonesia Berdasarkan Global Passport Index

Masih menurut Salim, Pemkab Batu Bara sudah cukup baik dengan meletakan program ini disini, kalau memang misalnya, ini kita olah dibuatkan payung hukumnya berapa PAD yang bisa di ambil dan masuk ke Batu Bara dan belum lagi dari dinas – dinas lain yang barangkali akan menata ini secara simultan tentunya akan menambah pendapatan daerah.

“Saya pikir tidak ada masyarakat yang tidak sepakat yang mengatakan ini tidak di dukung, kecuali ada segelintir masyarakat yang memang kepentingannya merasa terusik, kalaulah ada orang yang tidak setuju keberadaan jembatan atau jalan produksi usaha perikanan disini berarti memang merasa terusik karena perbuatannya selama ini,“ ungkapnya.

Salim juga menyebutkan, persoalan keberadaan jembatan atau jalan yang di buat Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara yang berdampak secara sosial ekonomi secara negatif terhadap lingkungan misalnya, keberadaan hutan Mangrove sama sekali pun tidak, dan kemudian ada berita yang kemarin itu yang saya baca di media masa maupun di media online bahwa akibat pembangunan tersebut ada kalkulasinya menyebutkan sekitar seribu pohon yang sudah di tumbang atau di alih fungsikan.

“Seharusnya alih fungsi itu harus di pahami, bahwa alih fungsi kawasan hutan itu kira – kira begini ada 10 Hektare atau 20 Hektare kawasan hutan, tiba – tiba secara menyeluruh beralih fungsi menjadi kolam itu baru namanya alih fungsi, kalau itu pengembangan wilayah kawasan hutan di benarkan oleh hukum dan apa regulasinya saya pikir begitu lah,“ ucapnya.

Baca Juga:  Tanjakan Tajam Mengangibatkan Minibus Ringsek

Kalau saya berharap berbagai pihak terjadi perbedaan pendapat atau saling klaim boleh silakan duduk bersama dan di bicarakan secara baik – baik, kemudian kalau tentang ada kekurangan dan kelebihan manusia itu adalah hal yang biasa.

Sementara itu, salah seorang Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Muktafiah saat di temui di lokasi pantai Sejarah mengatakan, “saya kemari untuk kedua kalinya, pertama kali kemari suasana pantai ini sepi di karenakan belum ada pembangunan jalan yang cukup panjang menuju laut, jadi dengan pembangunan jalan / jembatan ini membuat pemandangan menjadi cantik di karenakan kanan kirinya hutan Bakau / Mangrove jadi semakin bagus,” ujarnya.

Menurutnya, pandangan terhadap hutan Bakau atau pun Mangrove saat ini dalam tata lingkungan dan lagi perlu penanaman ulang lagi, dan tadi saya lihat banyak bibit Mangrove yang bakal di tanam, jadi semakin banyak dan semakin rindang hutan Bakau maupun Mangrove semakin bagus dan cantik.

“Dengan adanya penambahan dan penanaman hutan Mangrove ini akan menghidupkan kembali tanah – tanah untuk menahan abrasi, biasanya di pantai Sejarah ini kalau pasang air laut langsung ke pantai,“ ujarnya.

“Sebelum adanya penanaman hutan Bakau atau Mangrove ini situasi dan kondisi lingkungan yang selama ini kurang baik, dengan adanya penambahan hutan Mangrove ini bisa lebih baik lagi untuk lingkungan sekitar, terutama untuk ikan – ikan yang berada di sekitar hutan Mangrove bisa terus berkembang biak,” ungkapnya. (Ham)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.