APBD 2019-2020 Kabupaten Sampang Tidak Pro Rakyat Ditanggapi Anggota Dewan Komisi III

0
200

Sampang, radar-x.net – Menurut Organisasi Masyarakat (Ormas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projokowi Kabupaten Sampang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019-2020 Kabupaten Sampang tidak pro Rakyat hingga ditanggapi oleh anggota Dewan Komisi III yaitu Moh Far Far. Senin (23/11/2020)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut regulasi adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang dirancang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tujuan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Sampang fenomenanya sebaliknya, dimana anggaran belanja untuk peningkatan kemakmuran Masyarakat disinyalir porsinya agak kecil dibandingkan dengan anggaran belanja lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fenomena ini terasa ganjil dan terindikasi sangat sekali mengganjal serta rawan tetapi faktual di Kabupaten Sampang. Faktanya hal tersebut, menurut Mahrus Sholeh Sekretaris Ormas DPC ProJo Kabupaten Sampang, dapat dilihat pada postur belanja Daerah APBD Sampang Tahun Anggaran 2019-2020. Pada APBD Tahun Anggaran 2019 belanja tidak langsung mencapai 56,65% (Rp.1.068.705.504.900) sedangkan belanja langsung hanya sebesar 43,35% (Rp.817.910.780.147) dari total belanja Daerah Rp.1.886.616.285.047.

Baca Juga:  Polres Bondowoso Amankan Jalanya Eksekusi Tanah Dan Bangunan

“Pada APBD Tahun Anggaran 2020 belanja tidak langsung 54,41% (Rp.1.063.374.612.162,95) sedangkan belanja langsung 45,59% (Rp.890.857.067.702.05) dari total belanja Daerah Rp.1.954.231.679.865. Selain itu, pada belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat belanja Pegawai sebesar 2,19% (Rp.17.925.055.500) dari total belanja langsung Rp.817.910.780.147 dan di APBD Tahun Anggaran 2020 meningkat menjadi 2,96% (Rp.26.406.099.500) dari total belanja langsung Rp890.857.067.702.05,” ungkap Sekretaris Projo Sampang kepada awak media radar-x.

Mahrus Soleh, Sekretaris Organisasi Masyarakat (Ormas) DPC Projo Sampang tersebut juga menambahkan, bahwa kenyataan ini menjadi bukti bahwa belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2019-2020 dominan pada belanja yang tidak berhubungan langsung dengan program dan kegiatan program pembangunan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan infrasruktur untuk Masyarakat.

“Sementara itu, belanja langsung yang berhubungan langsung dengan Masyarakat dan infrastruktur agak kecil dalam belanja Daerah. Itupun juga dikurangi dengan belanja Pegawai yang mencapai 2,19% dan 2,96%. Buktinya tampak terlihat sangat jelas pada porsi belanja barang, jasa, dan modal pada belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2019-2020. Meski belanja ini berkaitan langsung pada program dan kegiatan program pembangunan yang berhubungan langsung pada masyarakat dan infrastruktur, tetapi terasa aneh serta diduga sangat ganjil di APBD Sampang karena porsinya hanya sebesar 42,40% (Rp.799.985.724.647) dan 44,23% (Rp.864.450.968.202,05) dari total belanja Daerah,” jelasnya.

Baca Juga:  Bupati Bersama Kapolres Batu Bara Tinjau Tempat Wisata

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Mahrus menyimpulkan bahwa APBD Kabupaten Sampang terindikasi tidak pro rakyat, dimana anggaran belanja program/kegiatan program pembangunan untuk peningkatan kemakmuran rakyat porsinya kecil dibandingkan dengan belanja rutinitas pegawai dan sebagainya.

Menanggapi penyataan Mahrus Sholeh Sekretaris DPC ProJo Sampang tersebut, Moh. Far Far (anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sampang) mengapresiasi masukan sekaligus kritikan tersebut. Menurutnya, pernyataan tersebut ia apresiasi karena APBD memang memiliki fungsi distribusi, dimana kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (4) dan PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (3). Namun demikian, kita juga tetap harus memaklumi dan memahami keadaan keuangan daerah Kabupaten Sampang, dimana Belanja Daerah selalu defisit dari Pendapatan Daerah. Defisit anggaran belanja Daerah tersebut, ditutupi dari Pembiayaan Netto yang berasal dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya. Jika belanja barang atau jasa dan juga modal di belanja langsung lebih kecil dari belanja lainnya itu karena salah satu faktornya adalah keterbatasan Pendapatan Daerah tersebut.

Baca Juga:  Para Bacaleg Menjadi Saksi, Kasus Hinaan Kepada Pimpinan Dan Bacaleg PKB

“Sementara itu, agar pelayanan publik dan administrasi terus berjalan dalam keadaan pendapatan Daerah terbatas, maka tidak bisa terelakkan belanja tidak langsung dan belanja Pegawai di belanja langsung lebih besar dari pada belanja langsung dan belanja barang atau jasa dan modal di belanja langsung,” Jelas Moh Far Far Anggota Dewan Asal Pantai Utara (Pantura Tersebut).

“Mencermati hal tersebut, pada Tahun Anggaran berikutnya saya yakin TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Sampang akan terus memperbaiki kualitas rancangan APBD. Terlebih lagi instrumen regulasi sudah diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Permendagri No. 64 Tahun 2020,” pungkas Moh Far Far. (Rez)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.