Seleksi Dewas Dan Dirut Perumda Air Minum Sampang, Menjadi Perhatian Aktivis

0
49

SAMPANG, radar-x.net – Seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum Trunojoyo (PERUMDA Air Minum) Sampang pasca pemberhentian Ir. Achmad Fauzan, MM., sebagai Dirut PERUMDA Air Minum Sampang pada 29 Juli 2020 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasalnya, adanya permasalahan yang ada di PERUMDA Sampang ini menjadi perhatian serius beberapa lembaga, tak kalahnya dari Korlap DPC ProJo Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur.

Faris Reza Malik Korlap DPC ProJo Kabupaten Sampang mengatakan, bahwa ada tiga masalah di PERUMDA Air Minum Sampang yang bertentangan dengan regulasi dalam proses seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang.

Masalah pertama, masuknya Yazid Solihin Plt Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang. Yazid Solihin tidak merepresentasikan perangkat daerah, apalagi unsur independen/perguruan tinggi, tapi merepresentasikan organ PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang.

“Hal ini karena yang dimaksud perangkat daerah menurut Pasal 1 ayat (23) UU No. 23 Tahun 2014 adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.” Ujar Fariz.

Faris menjelaskan, memasukkan Yazid Solihin dalam Pansel tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 jis Pasal 7 ayat (1 dan 2) dan Pasal 36 ayat ( 1 dan 2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2018.

Masalah kedua, lanjut Fariz. Pengangkatan melalui seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo secara bersamaan waktunya melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 jis Pasal 26 ayat (1 dan 2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 29 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2018. Menurut regulasi tersebut seleksi Dewas dan Direksi tidak boleh bersamaan waktunya untuk menghindari kekosongan kepengurusan PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang.

Masalah ketiga, Pemerintah Daerah tidak menginformasikan hasil UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan), seperti hasil psikotes, ujian tertulis, penulisan dan presentasi makalah dan rencana bisnis, dan wawancara, peserta calon Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang pada media massa lokal/nasional atau elektronik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (3) Permendagri No. 37 Tahun 2018.

“Berdasarkan hal tersebut, saya berpendapat bahwa hasil seleksi Dewas dan Dirut PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang sangat diragukan menurut regulasi. Bahkan, sangat rentan hasilnya digugat oleh berbagai pihak ke PTUN Provinsi Jawa Timur,” ungkap Fariz.

Sinergis dengan pendapat tersebut, Wahyudi (Direktur Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi: LsPD) juga mempertanyakan pemberhentian Dirut PERUMDA Air Minum Sampang 29 Juli 2020. Hal ini menimbulkan spekulasi banyak pihak karena belum genap satu tahun anggaran sejak dia diangkat lagi menjadi dirut kok sudah dinilai kinerjanya.

“Selain itu, alasan tidak optimalnya pelayanan PERUMDA Air Minum Trunojoyo Sampang harus dbuktikan secara empirik, bukan atas dasar persepsi masyarakat, sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 jis Pasal 54 ayat (2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 54 ayat (2) Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2018.” Pungkas Fariz. (MK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.