Lsm KPK-N Gugat Pemda Aceh Tenggara, Terkait Dana Desa T.A 2017-2018

0
57

ACEH TENGGARA, radar-x.net – Sidang Gugatan Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 01/III/KIA-PS/2020, Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N), menggugat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Tenggara selaku atasan PPID UtamaTerkait Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, dari 16 Kecamatan, sidang dimulai, Rabu (9/9/2020), pukul 09.30 Wib sampai selesai, di gedung Oproom Sekda Kabupaten Aceh Tenggara.

Sidang Sengketa Informasi Publik tersebut, jelas Junaidi, Ketua DPC Lsm Komunitas Pemantau Koropsi Nusantara, (KPK-N) Aceh Tenggara, pada radar-x.net, sidang yang digelar Komisi Informasi Aceh (KIA), dipimpin oleh Tasmiati Emsa sebagai Ketua, Arman Fauzi dan Nurleli Idrus sebagai Anggota, sebagai Panitera Pengganti Zulpadli.

Sedangkan Penggugat atau pemohon dari Lsm KPK-N Aceh Tenggara yang mengikuti sidang Junaidi dan Izharuddin, dari pihak tergugat atau termohon, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Atasan PPID Utama yang diwakili Kabag Hukum Pemda Aceh Tenggara dan Zul Fahmi dari PPID Utama menjabat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara.

Photo: Pemohon/Penggugat, Saat Sidang Junaidi Ketua DPC dan Izharuddin Sekretaris DPC Lsm KPK-N Aceh Tenggara.

Dalam sidang sengketa tersebut, mulai dari pemeriksaan identitas diri, legal standing dari Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) mulai dari, izin Kemenkuham, akta pendirian Lsm, SK Kepengurusan, Alamat Kantor, Tanda Melapor atau Terdaftar di Kesbangpol Aceh Tenggara semua Lengkap, demikian juga identitas tergugat/ Termohon PPID Utama Sedangkan Atasan PPID Utama yaitu Sekda, tapi dikuasakan atau diwakili pada Kabag Hukum, sidang dilanjutkan ke pemeriksaan berkas, dasar terjadinya gugatan, hal tersebut juga sesuai dengan UU Nomor: 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi, Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tujuan Lsm KPK-N melakukan permintaan data penggunaan dana desa cukup jelas, sebagai informasi awal dalam melakukan investigasi kelapangan, menjalankan fungsi pengawasan secara eksternal, terkait penggunaan dana desa, yang bumber dari dana APBN dan APBK tahun anggaran 2017 sampai tahun 2018, yang di kelola oleh Kepala Desa/Pejabat Publik Desa, hal tersebut sesuai dengan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 43 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Photo: Termohon/Tergugat, Kabag Hukum yang Dikuasakan Oleh Atasan PPID Utama Atau Sekda dan PPID Utama, Atau Kadis Kominfo Aceh Tenggara.

“Dari hasil sidang sengketa informasi publik tersebut di menangkan oleh Lsm KPK-N, namun dengan erikat baik dari pihak pemohon dan termohon, sidang dilanjutkan dengan Sidang Mediasi, yang di Mediatori Yusran dibantu oleh Panitera Pembantu dari Komisi Informasi Aceh (KIA), dari pemohon Lsm KPK-N, Junaidi dan Izharuddin, sedangkan dari pihak termohon hadir, Kabag Hukum yang di Kuasakan oleh Atasan PPID Utama, dan Zul Fahmi dari PPID Utama, akan tetapi pada sidang mediasi Atasan PPID Utama, minta sidang mediasi ditunda sampai tanggal 29 September 2019, karena perlu memanggil pihak-pihak terkait, dan mengumpulkan data desa yang akan diserah kan pada KPK-N, dengan kesepakatan bersama mediasi ditunda,” ujar Junaidi. (RH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.