LSM KPK-N: Biaya Sertifikat PTSL Wilayah Aceh Rp 250.000,- Lebih Dari Itu Dinyatakan Pungli

0
69

ACEH TENGGARA, radar-x.net – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) minta pada masyarakat Aceh Tenggara terkait pembuatan sertifikat melalui program pemerintah pusat, melalui Surat Keputusan Bersama Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Dalam Negri, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, untuk wilayah Aceh Tenggara Rp 250.000,-, lebih dari situ pungli, biaya tersebut untuk pengadaan kelengkapan dokumen, pengadaan patok 3 buah, matrai 1 buah dan operasional serta petugas Kelurahan/desa.

Junaidi Ketua DPC Lsm Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPK-N) Aceh Tenggara, pada media ini Jumat (04/09/2020), di sekretariat KPK-N, Jl. Pasar Baru No 86 Kutacane, berharap panitia desa yang mengurus sertifikat melalui program PTSL, melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan bersama, Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Mentri Dalam Negri, Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Persiapan Pendaptaran Tanah Sistematis.

Baca Juga:  APTI Gelar Pelatihan Manajemen Pemasaran Jasa Pijat

“iya yang dikenakan untuk pembuatan sertifikat tersebut, sebanyak Rp 250.000,-, itupun untuk pengadaan kegiatan persiapan dokumen diantaranya beli map tulang, photo copy, pengadaan tiga buah patok termasuk biaya angkut dan pemasangan patok dan pengadaan satu buah materai, juga biaya oprasional petugas kelurahan/desa juga biaya transportasi dari kantor kelurahan/desa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional oleh petugas kelurahan/desa, apabila petugas desa mengutip dari masyarakat lebih dari Rp 250.000,- untuk wilayah Provinsi Aceh itu sudah dapat dikatakan pungli, laporkan ke pihak penegak hukum Polisi atau Kejaksaan,” tegas Junaidi.

Karena, jauh hari sebelumnya, Selasa (10/12) Kepala BPN Aceh Tenggara didampingi stafnya di gedung serbaguna didepan Mhd. Sabri Kades, perangkat desa dan puluhan masyarakan, juga dihadiri Lsm KPK-N, Kepala BPN mensosialisasikan tata cara pembiayaan PTSL, sesuai dengan Surat Keputus Bersama Tiga Mentri, untuk wilayah aceh sebesar Rp 250.000,-, itupun untuk persiapan dokumen, pengadaan tiga patok dan matrai, biaya operasional petugas kelurahan/desa.

“Itupun dimusyawarahkan dulu, antara petugas desa dengan masyarakat kalau bisa biaya tersebut, dapat diperkecil untuk membantu masyarakat, antara Rp 50.000 – Rp 150.000,-, bagi masyarakat yang betul betul tidak mampu, akan kita bantu, kepala BPN tambahkan, minta pada Lsm KPK-N turut memantau, agar PTSL ini tidak menjadi azas manfaat, untuk keuntungan sekompok dan pribadi seseorang,” jelasnya. (RH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.