Ketua DPD LSM KPK Nusantara Sulawesi Tenggara Kembali Sambangi Polres Konawe

0
48

SULAWESI TENGGARA, radar-x.net – Ketua DPD LSM Nusantara, yang tak lain adalah Ketua DPW LBH Peduli Hukum & HAM (LBH-PHH), yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019, kembali menyambangi Markas Kepolisian Resort Konawe, untuk bertemu dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Konawe dalam rangka komfirmasi terkait progres dari hasil pertemuan antara Klientnya/Pelapor bersama pihak PT VDNI/PT.OSS. Rabu, 10 September 2020.

Pelaporan tersebut bermula dari adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh PT VDNI/PT.OSS/Terlapor, diatas lahan Klientnya, yang berada di desa Tani Indah dan desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala Baru, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

Pasalnya, Perbuatan Perusahaan asing tersebut adalah sebuah bentuk pelanggaran tindak pidana tertentu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yang telah dilakukan oleh perusahaan asing milik china itu.

Setelah berjalan kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya, kedua belah pihak dipertemukan diruangan aula Resort Konawe, yang pada waktu itu disepakati untuk mengarah ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku Lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menetapkan harga dalam satu wilayah. Namun kesepakatan tersebut, tidak membuahkan tanggapan serius dari pihak perusahaan, karena kenyataan tidak sesuai mimpinya, yang mana pihak perusahaan berupaya melobi KJPP, tetapi gagal karena KJPP tetap melakukan tugas yang diembannya sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena buntutnya kesepakatan tersebut, dan semakin tidak ada kejelasan, akhirnya Kuasa Hukum Korban/Pelapor menemui Pimpinan PT Virtue/PT OSS dalam hal ini Mr. Yien atas fasilitas Koordinator Pengamanan.

Pada pertemuan itu Kuasa Pemilik Lahan diberi kewenangan untuk menginventarisir Lahan, Tanaman/Tumbuhan, dan Bangunan yang berada dibawah jalur bentangan kabel SUTET milik perusahaan tersebut.

Menurut Kuasa Korban sewaktu wawancara dengan Media mengatakan, bahwa dari sudut pandang dirinya selaku praktisi hukum dengan tegas menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan asing tersebut adalah:

1. Sebelum melakukan kegiatan, seharusnya terlebih dahulu melakukan inventarisir terkait lahan yang akan dijadikan lintasan jalur ROW,

2. Setelah itu, semua pemilik berdasarkan hasil survey diundang di Balai Kecamatan atau Balai Desa, untuk membahas besaran harga Kompensasi atau Ganti Rugi, yang akan diberikan kepada pemilik lahan,

3. Apabila tidak menemukan titik temu atau harga yang diajukan tidak disepakati, maka Pihak Perusahaan menunjuk KJPP untuk menetapkan harga.

4. Setelah ada kejelasan dengan harga, maka barulah kegiatan dimulai.

Tetapi tidak ada satu pun yang saya sebut diatas yang dilalui oleh perusahaan, bahkan dengan cara paksa kegiatan pembentangan kabel dilakukan, yang tentunya merugikan rakyat dalam hal ini klient kami.

“Olehnya itu, Saya menyatakan bahwa apabila sampai Kamis tanggal 17 September 2020, tidak ada realisasi maka atas nama Kuasa Hukum korban, manyatakan untuk melanjutkan perkara ini dan menaikkan proses hukumnya dari tahap Penyelidikan menjadi tingkat Penyidikan. Tetapi apabila ada pihak yang tidak serius menanggapi permasalahan ini, tentunya Saya akan menempuh upaya hukum hingga keadilan itu tegak dan hak klient saya terpenuhi,” kata Kuasa Pemilik lahan yang panggilan akrabnya Aslam. (Asl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.