HNSI Lakukan Konsultasi Dengan Dinas Perikanan Batu Bara

0
38

BATU BARA, radar-x.net – Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melalui bendahara M Hamdani Batubara, lakukan konsultasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, terkait progaram Dinas perikanan pada tahun 2020 dalam meningakatan ekonomi masyarakat nelayan menuju Nelayan Sejahtera yang juga bisa menambah PAD Kabupaten Batu Bara.

Plt. Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Anton melalui Azmi S.St.Pi, Kepala Bidang Pengendalian Usaha Perikanan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan saat ditemui bendahara HNSI diruang kerjanya Kamis (17/09/2020), mengatakan bahwa tahun 2020 ini Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara melaksanakan salah satu kegiatan yang dinamakan “Optimalisasi Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan”, yang di dalamnya itu ada aspek retribusi jasa usaha yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Batu Bara dari sektor perikanan. Sebab, TPI sudah lama tidak jalan di kabupaten Batu Bara, bermula dari tahun 2017 hingga 2019 tidak ada namanya pungutan retribusi.

“Sebelum itu retribusi itu berjalan tetapi di kelolah Provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Batu Bara, mungkin kerena lahirnya Undang-Undang 23 yang pada akhirnya di setop karena bimbang aset harus di kembalikan. Nah…! pada tahun 2018 hingga 2019 Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara berupaya untuk menjalankan itu, dengan beberapa langkah dan salah satunya BPK menyarankan jalankan retribusi, maka supaya lebih baik, di perbaikilah TPI tersebut dan lengkapilah fasilitas,” terangnya.

Azmi juga mengatakan, Pada tahun 2020 ini retribusi dengan beberapa langkah untuk perbaikan TPI dilaksanakan salah satunya yang paling rumitnya itu TPI Tanjung Tiram. TPI Tanjung Tiram ini agak Unik berbeda dengan tempat lain, bukan cuma fasilitas untuk melayani nelayan dan pedagang, tetapi di situ sudah ada konsep pasar ikan yang ada di depannya yang pada akhirnya karena tidak jalan pedagang ikan keluar dari TPI, dan berdagang dipinggir jalan dan bahkan sampai dibadan jalan, dan jalan yang menjadi pasar itu yang menjadi masalah karena jalan tersebut merupakan aset keluar masuk untuk ke palabuhan ujung Boom.

“Pemerintah kabupaten Batu Bara waktu itu minta tertibkanlah jalan dengan tetap membuat pedagang tetap bisa berdagang, memang secara wilayah itu merupakan gawehnya camat dan Jajarannya, secara lingkungan ini gawehnya Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dari sisi untuk menertibkan penegakkan Perda adalah tugasnya Satpol PP, nah Dinas Perikanan sebetulnya hanya ikut membantu dari yang di pasar ini, sehingga bagaimana TPI di tahun 2020 bisa difungsikan,“ ungkap Azmi kepada bendahara HNSI.

“Dengan kesepakatan bersama karena belum punya pasar ikan, pinjamkanlah TPI ini menjadi semacam pasar ikan. Sebagian pedagang yang di luar itu harus bisa masuk sehingga tidak ada lagi yang bedagang diluar, dan itu kita kelola bersama semua lintas sektoral,” pungkasnya. (Ham)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.