Sesuai Prosedur, Ijazah Kades Sumberpakem Yang Mengeluarkan Adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

0
66

JEMBER, radar-x.net – Lagi-lagi Winarto als. P. Win sapaan akrabnya, yang merupakan kordinator kelompok belajar Panji Laras menyampaikan dengan tegas bahwa ijasah yeng dikeluarkan sudah sesuai prosedur kependidikan.

Dijelaskannya, “saya cuma senyum-senyum saja mas, dan saya tidak gentar sedikitpun dengan pemberitaan tentang Panji Laras yang bertubi-tubi. Artinya siswa(alumni) dari Panji Laras bukan cuma kepala desa (Kades) Sumberpakem saja, melaikan rekannya banyak. Saat ujianpun dokumen dokumennya ada kok, seperti nomor ujian, foto-foto dan daftar hadir siswa Panji Laras.” Jelasnya, saat dikonfirmasi via sambungan Telephone di Nomor ahiran 202, Sabtu (25/07/2020), Pukul 18.00 WIB.

Saat dilanjutkan pertanyaan tentang nomor UN dan nomor Induk yang berbeda, Winarto menjawab, “kalau nomor Indukkan memang beda dengan nomor ujian mas, nomor ujian itu tidak harus sama dengan nomor induk karena kalau nomor ujian kadang sesuai dengan nomor urut siswa. Pastinya bukan cuma Sofyan yang ikut ujian pada saat itu mas. Sekali lagi saya jelaskan, Panji Laras tidak “ELEGAL” Panji Laras pada saat itu betul-betul melaksanakan kelompok belajar (Paket B) sudah sesuai aturan. Lagian yang mengeluarkan Ijazahnya juga dari Departemen Pendidikan Nasional melalui Dinas Pendidikan Kab. Jember pada saat itu. Disana pasti juga ada data basenya ijazah milik kelompok Belajar Panji Laras.” Lanjutnya.

Baca Juga:  295 Orang Terjaring Operasi Pekat Semeru 2018

Dia manganalogikan, coba wes ijazah punya sampean, sampean cek kesekolahnya saat SMA pasti nomor induk dan nomor ujian berbeda mas. Jika nomor ujian 01 apakah nomor induk siswa diwajibkan harus 01, ya gak gitulah. Karena SOP dari pendidikan tidak sementah dan sesederhana dipikiran mereka yang mempersoalkan ijasah milik Kades Sumberpakem. Jika pingin tau jelasnya, silahkan konfirmasi ke Departemen Pendidikan Nasioal di pusat. Biar puas orang-orang yang ribut soal ijazah kelompok belajar Panji Laras.” Sergahnya.

“Dengan demikian, mengenai Legalitas Panji Laras pada saat itu, yaitu pada tahun 2006, aturannya yang penting mempunyai akta pendirian saja, nah yang punya akta notaris/akta pendirian lembaga adalah pondok miliknya Ust. A. Hakim, sedangkan nama Panji Laras bukan nama Lembaganya melainkan nama kelompok belajarnya. Kalau nama lembaganya, ya Pondok milik Ust. A. Hakim, dan saat ujianpun bertempat dipondok Ust. A.Hakim.” Terusnya.

Lebih jauh P. Win memaparkan, “sudahlah mas saya siap kapan saja dan dimana saja menjadi saksi bahwa kegiatan belajar mengajar kelompok belajar Panji Laras sesuai prosedur, yakin saja kebenaran tidak akan kalah. Yang penting kita tetap pada rel kebenaran. Toh faktanya, dulu waktu ujianpun diketahui oleh Jajaran Muspika Kec. Jelbuk. Kalau ilegal mana berani saya mas.” Tuturnya.

Baca Juga:  LSM KPK Hadiri Pemeriksaan Sebagai Pelapor Dugaan "PUNGLI" PTSL Desa Suko Jember

Menyikapi hal ini, Penasehat Hukum Sofyan Efendi (Kades Sumberpakem), Subhan Adi Handoko, SH.,MH., menanggapi juga, “kalau kita santai saja kok mas, toh semuanya ada prosedurnya. Saya sudah mengecek ke absahan ijazah milik klien saya(Kades Sumberpakem) ke Departemen Pendidikan kemarin, dan alhamdulilah tidak ada cacat hukum sedikitpun. Jika ada pihak-pihak yang merasa itu palsu atau diduga palsu, silahkan gugat ke PTUN untuk membatalkan ijazah milik Kades Sumberpakem tersebut, dan hal itu sangat saya tunggu dari pada cuma perang di pemberitaan.” Sergahnya, di kediamannya, Sabtu petang.

“Opini publik hal yang biasa toh mas, asalkan jangan memberi “State Men” dan menjusmen sebuah produk negara yang berupa ijasah, karena akan berdampak kepada persoalan yang lain nantinya. Jangan seperti saksi ahli saja, karena saksi ahli nanti dibutuhkan saat proses penyidikan dan persidangan untuk menyakinkan Majelis Hakim. Itupun apabila klien saya diproses hukum dan terbukti bersalah. Kata Advokat muda ini, yang juga sebagai ketua DPW P.A.R.I (Persatuan Advokat Republik Indonesia), sambil denga nama khasnya yaitu bercanda dengan rekanan dan anggotanya di kantor hukumnya.

Baca Juga:  Oknum Pemalsu Surat Kuasa, Ketum LBH-PHH Akan Bertindak Tegas

Diakhir kalimatnya, “sudahlah ini Negara hukum bro, semuanya ada muatan hukumnya. Sekali lagi, menyangkut Ijazah milik Kades Sumberpakem saya sedikitpun tidak ada keraguan, artinya semua pihak terkait yang berkompeten dalam terbitnya ijasah tersebut sudah saya konfirmasi dan pernyataannya memuaskan. Karena klien saya memang betul-betul bersekolah tanpa ada rekayasa. Rekanan se alumni diapun banyak dan sanggup menjadi saksi apabila dibutuhkan nantinya, artinya tidak ada cacat hukum sedikitpun. Dan saya akan terus membelanya selaku Penasehat Hukumnya”. Tutupnya. (Eko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.