Dugaan Pemalsuan Banner IMB Pembangunan Rumah di Jl. Kayu Putih Utara 1D

0
85

JAKARTA, radar-x.net – Dalam hal melakukan tugas sosial kontrol, serta ketika menyikapi segala kebijakan publik, selain penemuan data-data dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan dengan adanya berbagai penyelewengan dan pelanggaran.

Kali ini tim investigasi Lembaga KPK Nusantara beserta rekan-rekan media dari Radar X, media Publikasi News, tabloid Merdeka, BPAN (Badan Penelitian dan Advokasi Asset Negara), Aliansi Indonesia, Lembaga Indonesia Budget Monitoring, serta Perwakilan DPD DKI Jakarta telah didapati terkait pelanggaran melalui adanya dugaan Pemalsuan Banner papan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan obyek lokasi terletak di Jl. Kayuputih Utara 1D, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Pulogadung.

Berdasarkan investigasi dan pantauan yang dimana izin bangunannya tidak jelas, alias tidak bernomor izin, hanya berisi tanggal dan bulan juga tahun. Namun dipasang oleh pihak pembangun, awalnya tertutup/dilipat agar tidak terlihat oleh publik.

“Tim kami datang kelokasi hari Jumat, tanggal 10 juli 2020, pada pukul 15.00 WIB. Kemudian bertemu Mandor bernama Muhaimin, lalu dihubungilah arsitek yang tertera namanya dalam banner proyek. Sebagai perwakilan pemilik/kontraktor, bernama pak Wisnu,” ujar Maharani.

Baca Juga:  Seleksi Dewas Dan Dirut Perumda Air Minum Sampang, Menjadi Perhatian Aktivis

Maharani juga menjelaskan bahwa setelah dikonfirmasi, klarifikasi tanya jawab tentang IMB bermasalah tersebut, arsitek tersebut melemparnya kepada pihak owner.

“Sesuai PERDA Nomor 7 tahun 2010, dan PERGUB 128 tahun 2012, JUNCTO 1 thn 2014, mengenai segala bentuk perizinan pembangunan harus diawali dengan izin, sebelum membangun. Apakah sudah melakukan izin JAKEPO ONLINE yang menjadi sistem sekarang, dimana kita perlu menggiring kewajiban warga negara untuk izin karna ada kontribusi, retribusi, SKRD untuk pendapatan asli kas daerah DKI JAKARTA,” paparnya.

Disamping itu, tim investigasi gabungan, lanjut Maharani, tidak menemukan bentuk SEGEL akibat dari pelanggaran yang dilakukan tersebut. “Dengan dilanggarnya peraturan terkait izin belum ada, dan pihak CITATA (Cipta Karya dan Tata Ruang) Kecamatan Pulogadung belum melaksanakan tindakan sebagai tugasnya, dengan terindikasi kuat mereka seperti MEMBIARKAN pembangunan menjadi aman kondusif,” tandasnya.(TIM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.