Diduga Kuat Wali Jorong Dan Wali Nagari Main Mata Dalam Pengerjaan Proyek Dana Nagari

0
287

TANAH DATAR, radar-x.net – Pelaksanaan proyek di Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar yang menggunakan Dana Nagari (DN) terindikasi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diduga dikerjakan secara asal-asalan.

Hasil investigasi LSM KPK Nusantara (Lsm-KPK N) program DN yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun fakta di lapangan banyak indikasi untuk memperkaya diri.

“Terbukti temuan di lapangan seperti pembangunan Irigasi Sawah Medan Jorong Andaleh dengan nominal anggaran Rp 83.556.605,- penuh dengan pelanggaran”, kata Ketua DPC L-KPK N Tanah Datar, Edi Antono, Kamis (16/07/20).

Dijelaskannya, bahwa Jenis Pelaksanaan pembangunan Dana Nagari ini Swakelola di tangan wali jorong yang tanpa melibatkan masyarakat setempat apalagi musyawarah selama 45 hari, yang diambil dari APBN di tahun 2020 dinilai amburadul dan di tengarai tidak sesuai RAB dan Spek.

“Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sunganyang dengan volume 1 paket yang seharusnya pondasi digali tapi ini tidak digali, pasir yang digunakan tidak berkualitas, tembok sebelah dalam tidak diaci. Sehingga pekerjaan (+-) 1 minggu sudah rusak dan di duga kuat tidak sesuai RAB”, paparnya.

Baca Juga:  Begini Klarifikasi Kepala Desa Kalitapen, Terkait Postingan Di Status Watshap Pribadinya Yang Menimbulkan Persepsi Negatif Terhadap Pemberitaan Lensa Nusantara

Ditambahkannya, Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh wali jorong setempat, tanpa melibatkan masyarakat terdekat, apalagi bermusawarah. Menurut masyarakat masih ada kegiatan yang lain yang juga dilaksanakan oleh wali jorong, diduga antara wali jorong dengan wali nagari ada kerjasama dalam setiap kegitan proyek yang ada di kenagarian andaleh baruh bukik.

“Ini dijelaskan oleh masyarakat, kegiatan proyek tahun tahun sebelumnya juga di laksanakan seperti ini. Untuk mengatasi hal tersebut, kami akan melakukan upaya pemantauan dan pengawasan atau pemberitahuan lewat surat kepada Bupati, lnspektorat dan DPMD untuk di lakukan audit dan memberian sangsi pidana kalau memang itu sudah terbukti. Bukan hanya sanksi administrasi, karna hal ini bukan ke teledoran tapi diduga kuat ada unsur kesengajaan untuk memperkaya diri,” ungkapnya.

“Biar menjadi perhatian kedepannya bukan hanya sekedar sangsi saja. Harapan kami dan meminta kepada pihak terkait baik Pendamping jangan tutup mata. Kami akan melakukan pengawalan biar pembangunan sesuai harapan masyarakat”, jelasnya.

Pejabat Nagari Andaleh Baruh Bukik selama menjabat merupakan sebagai pengguna dan penanggung jawab anggaran, maka harus bertanggung jawab karena Dana Nagari bukan untuk memeperkaya diri.

Baca Juga:  Aksi Solidaritas 1000 Lilin, Jurnalis se-Bondowoso Menolak Anti Kekerasan Terhadap Radar Bogor

“Seperti yang di himpun DPC L-KPK N dari informasi masyarakat, Laporan pengaduan kami harus betul-betul diperhatikan biar Dana Nagari (DN) tepat sasaran sesuai harapan Pemerintah”, pungkasnya. (eno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.