Simbol Negara Dijadikan Tanda Jalan Rusak, Ketua DPC KPK-N Banyuwangi Angakat Bicara

0
155

BANYUWANGI, radar-x.net – Viral pemberitaan tentang simbol negara dibuat sebagai peringatan hati-hati untuk tanda jalan rusak yang ada di jalan perbatasan dua, antara Desa Bagorejo Kecamatan Srono dan Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar menjadi sorotan Tajam lembaga KPK Nusantara DPC Banyuwangi. Selasa (16/06/2020).

Pasalnya, bendera Merah Putih sebagai simbol negara Indonesia yang sengaja dipasang oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan bentuk penghinaan terhadap bendera negara.

Saat dimintai keterangan tentang hal tersebut, Camat Srono Gatot Suyono, mengaku belum mengetahuinya. “Untuk jalan sudah di cek lapangan tinggal kapan pelaksanaannya, untuk bendera yang dipasang sebagai tanda ya disayangkan, mungkin ketidaktauan masyarakat yang memasang. Coba nanti saya tanyakan ke kades”. Ucapnya Singkat melalui pesan whatshapp.

Sementara, Ketua Lembaga KPK Nusantara DPC Banyuwangi, Indra Guna Purwadi mengatakan akan segera melakukan langkah hukum terkait dugaan melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.  Sebab, seperti diketahui. Menurutnya, bahwa bendera Merah Putih resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945, dan telah ada pengaturan mengenai ketentuan ukuran bendera, penggunaan, penempatan, hingga aturan pidana terhadap pihak yang menghina Bendera Negara.

Baca Juga:  Kasat Binmas : Hindari Kenakalan Remaja Berupa Tawuran Antar Pelajar

Dalam aturan tersebut dijelaskan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pada Pasal 24 Undang-Undang tersebut, diatur soal apa saja yang dilarang dilakukan terhadap Bendera Negara.

Setiap orang dilarang:

a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;

b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;

c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;

d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan

e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

Aturan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar hal tersebut di atas juga tegas diatur dalam Undang-Undang itu.

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Baca Juga:  Pelanggar PSBB Diganjar Bersihkan Terminal

Pasal 67

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;

b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;

c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;

d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

“Dalam kejadian ini, orang yang telah memasang bendera merah putih tersebut kita kategorikan masuk dalam ayat “a”, kita akan segera laporkan hal itu.” Ujarnya. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.