Ketua DPC KPK Nusantara Serahkan Berkas Ke Kejaksaan Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi

0
212

TANAH DATAR, radar-x.net – Ketua DPC LSM KPK Nusantara Tanah Datar, akhirnya menempuh jalur hukum dengan melapor ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar setelah mengumpulkan data-data dugaan penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang pada Rabu (17/6/20).

Sehubungan dengan laporan masyarakat terhadap pekerjaan pembangunan jalan (DAU paket2) dengan lokasi ruas jalan masjid muslimin, Sdn 36 Lareh nan panjang dengan nomor kontrak 02/sp/JLN-DAU/BM-DPU/2019 pada tanggal kontrak 09 mei 2019 diduga ada terkait tindak pidana korupsi pada pembangunan jalan di Tanah Datar ini.

Laporan diterima langsung oleh petugas Kejari Tanah Datar 17 Maret 2019. Dalam laporan itu LSM KPK Nusantara melampirkan bundelan berkas dugaan penyimpangan APBD Tanah Datar. Diantaranya, ada foto-foto perjalanan proyek fisik yang diduga menyimpang dari specifikasi, juga sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB yang tertera dalam perencanaan.

Hal itu disampaikan Edi Antono, Ketua DPC LSM KPK Nusantara Tanah Datar yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi anggaran APBD dan Penyalahgunaan wewenang menyatakan jauh hari sudah mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Tanah Datar ke salah satu stafnya untuk meninjau kembali dari hasil pekerjaan yang dilakukan PT ARPEX PRIMA DAMOR dengan hasil jawaban “akan diperbaiki kembali”.

Baca Juga:  Kepala Disnakertran: Disnakertrans Akan Buka Posko Pengaduan THR

Dalam laporan itu, Edi Antono menyebutkan sejumlah penyimpangan yang dilakukan PT ARPEX PRIMA DAMOR dalam melaksanaan APBD 2019. Diantaranya, adalah pemasangan tapak pondasi bawah dikerjakan asal asalan, galian dan tinggi lebarnya tidak sesuai dengan bestek dan disaat pengerjaan juga tidak ada satu pun pengawas dilapangan.

Edi Antono juga menyebut dugaan unsur KKN dalam melaksanakan proyek fisik yang bersumber APBD. Diantaranya adalah pasir timbunan digunakan untuk pekerjaan pasangan guna untuk memangkas anggaran tersebut.

“Ada pekerjaan pembangunan jalan yang volumenya dikurangi. Foto serta RAB proyek sudah saya serahkan ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam laporan tersebut terdapat 13 butir jenis pelanggaran dari hasil investigasi saya bersama team”, ujarnya.

Dengan laporan itu, Edi Antono menyebutkan supaya pihak yang terkait dalam dugaan tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan wewenang dipanggil oleh Kejari dan turun kelapangan untuk melakukan penyidikan atas pekerjaan yang asal asalan dan juga merugikan masyarakat. (Eno)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.