Seluruh Kades Dan Perangkat Desa Turun Ke Jalan Menuntut Pemerintah Kabupaten Mencopot Plt. Kepala BKD

0
8

BONDOWOSO, radar-x.net – Suasana di Depan Pemkab Bondowoso membuat suasana menjadi Panas dengan adanya sebuah pernyataan yang sedikit mengancam pada pihak Pemkab Bondowoso. Selasa (08/10/19).

Pasalnya, Pengancaman tersebut berbunyi “Hentikan Masalah Penarikan PBB“, hal ini disebabkan karena rasa ketersinggungan terkait dengan pernyataan Prayit selaku PLT Kepala BKD Kabupaten Bondowoso yang memberikan sebuah pernyataan bahwa Desa bukan bagian Lembaga Pemerintah.

Pernyataan tersebut membuat gerah seluruh Kepala Desa se Kabupaten Bondowoso, sehingga Kepala Desa beserta perangkatnya merasa tidak dihargai oleh Prayit selaku PLT Kepala BKD Bondowoso karena itu semua yang dilontarkan oleh Prayit di tabrak habis-habisan oleh Seluruh Kepala Desa Se Kabupaten Bondowoso yang di motori oleh Ketua Skak, Sutrisno dan juga Maltub Kepala Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Dalam Orasinya, Sutrisno, SH selaku Ketua SKAK (Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa), mempertanyakan pada pihak Pemkab terkait dengan pernyataan PLT BKD (Prayit), yang kontroversi tersebut, menanyakan tentang dasar hukum dari kalimat yang dilontarkan dan kalau seandainya masih tetap tidak ada pembenahan dari keterangan tersebut dan tetap tidak menghargai Seluruh Kepala Desa beserta perangkatnya.

Selain itu, Sutrisno SH, mengajak semua Kades dan perangkat desa untuk tidak melakukan penagihan PBB jika Pemkab Bondowoso tidak segera mencopot Plt Kepala BKD.

“Kalau kemudian Pemkab Bondowoso masih tetap mempertahankan Plt Kepala BKD maka kami mengajak Kades dan perangkat desa boikot PBB dan sekaligus menyerahkan atribut pemerintahan kepada Pemkab,” imbuhnya.

Aksi Damai tersebut, dilanjutkan oleh mereka di depan Gedung DPRD Bondowoso dan langsung di sambut baik oleh Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir dan dikatakan bahwa, permasalahan ini akan segera di tindak lanjuti olehnya dan akan di atasi dengan tegas oleh Pihak DPRD Bondowoso agar tidak melontarkan sebuah pernyataan yang membuat tersinggung semua pihak.

“Aspirasi itu keinginan, maka dari itu tahun 2020 tunjangan untuk Kades dan perangkat desa naik dipastikan naik”, kata Ahmad Dafir Ketua DPRD Bondowoso.

“Adapun yang menjadi polemik dalam pernyataan bapak Prayitno BKD adalah adanya statment yang mengatakan kepala desa serta perangkat desa tidak diakui sebagai bagian dari pemerintah”, terangnya.

“Dengan ini DPRD memiliki tanggung jawab menampung semua aspirasi Kepala desa serta perangkat desa”, pungkas Ahmad Dafir. (Zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.