LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor Geram Laporkan Oknum Kades Diduga Selewengkan Dana APBDes

0
10

BOGOR, radar-x.net – LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor laporkan beberapa oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran APBDes.

“Laporan Pengaduan Dugaan Korupsi APBDes sudah kami kirim pada Kejari Kabupaten Bogor,” ungkap Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor Soklar, pada awak media radar-x.net.

Soklar mengungkapkan, bahwa dalam laporan yang dikirim ke Kejari Bogor, oknum Kades dan perangkat desa setempat diduga menyelewengkan dana APBDes tahun 2017 dan 2018, padahal salah satu dari oknum kades tersebut sudah pernah dilaporkan ke Kejari Bogor atas dugaan penyelewengan dana Rutilahu dan Raskin tahun 2016 oleh warga masyarakat desa setempat.

“Karena penyelidikan kasus tersebut Kejari Bogor menunggu laporan dari Inspektorat Kabupaten Bogor dalam waktu yang tidak ditentukan, maka Kades tersebut tidak ada efek jera, buktinya pembangunan betonisasi jalan desa tahun 2019 baru beberapa bulan sudah retak-retak,” terangnya.

Soklar menegaskan, LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor tidak segan-segan akan melaporkan oknum kades di Kabupaten Bogor ke aparat penegak hukum jika terbukti ada indikasi korupsi APBDes, dan berharap aparat penegak hukum serius menangani kasus pengaduan masyarakat dugaan tindak pidana korupsi APBDes.

Disamping itu Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor juga menjelaskan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 68 telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang paling mendasar karena merekalah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan jalannya pembangunan desa.

Ia juga berharap, di lain pihak, penegak hukum harus menindak secara tegas guna memberikan efek jera. Dengan demikian, perlu ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian yang memiliki struktur hingga ke tingkat kabupaten, serta KPK.

“Supaya menjadi efek jera untuk pelaku selain dipidana, maka pemerintah daerah sebaiknya memberikan sanksi pemberhentian kepada perangkat desa yang terbukti melakukan praktik korupsi, jika perlu pemecatan juga dilakukan terhadap camat yang melakukan pemotongan penyaluran dana desa,” tutur Soklar.

Terkait laporan pengaduan dugaan korupsi oknum Kades karena bertepatan menjelang Pilkades serentak di Kabupaten Bogor, Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor menambahkan, “LSM KPK Nusantara Bogor netral dan tidak ada kaitan sama sekali dengan salah satu calon kades manapun,” tandasnya. (Usup)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.