Dugaan Pungli Iuran Sekolah dari Dana BOS SD Negeri se Kecamatan Tanjungsari Bogor

0
9

BOGOR, radar-x.net – Adanya iuran dari dana BOS di seluruh SDN yang berada di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor yang dikolektif oleh Bendahara K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kecamatan Tanjungsari patut di pertanyakan.

Pasalnya, Nada tersebut di ungkapkan oleh salah satu Kepala Sekolah yang namanya tidak mau disebutkan.

Dedi Setiawan selaku ketua K3S kecamatan Tanjungsari juga sebagai Kepala sekolah SDN Sinar Kramat membenarkan adanya iuran Kepala Sekolah dari Dana Bos yang perhitungannya berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sekolah yang diselenggarakan oleh K3S dan iurannya dikolektif per triwulan.

“Memang benar uang itu dikolektif oleh bendahara K3S dipergunakan untuk Kegiatan-kegiatan seperti O2SN, Pramuka, Bimtek SKP dan penataran, serta kegiatan lain.” Kata Dedi Setiawan pada awak media radar-x.net. Rabu (08/10/19).

Dedi menambahkan, adanya iuran tersebut adalah berdasarkan kesepakatan para kepala sekolah SD Negeri di Kecamatan Tanjungsari saat rapat K3S, dan kejadian ini sudah berlangsung sejak dirinya sebelum menjadi Ketua K3S, bahkan sejak masih ada UPT pendidikan Kecamatan Tanjungsari. “Jadi saya hanya melanjutkan saja,” tandasnya.

Foto: Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Tanjungsari Bogor.

Sementara itu, Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor Soklar, SE mengatakan, bahwa dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah RAKS dengan hitungan satu tahun kalender semua sudah terinci dari anggaran BOS, dalam Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS sudah jelas disebutkan bahwa Dana Bos tidak boleh digunakan untuk membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh K3S.

“Tapi kalau adanya iuran yang di kolektif oleh K3S itu sebenarnya tidak ada aturanya dalam juknis pengunaan dana BOS, karena berdasarkan yang ada dalam aturan seharusnya pelaksanaan kegiatan ataupun penggunaan dana BOS adalah oleh masing-masing sekolah selaku pengguna anggaran, kalau di kolektif oleh K3S bagaimana cara Sekolah membuat surat pertanggungjawabannya,” tandasnya.

Selanjutnya Ketua DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor menduga telah terjadi mal administrasi dan menjurus ke pungli, selaku K3S seharusnya memahami juklak dan juknis BOS, sehingga tahu bahwa praktek iuran seperti itu tidak punya dasar hukum, dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

“Kami menilai itu suatu tindakan yang kurang sehat, membuat sistem dan aturan sendiri pengurus K3S memungut iuran dari dana BOS secara kolektif itu mengacu pada aturan yang mana, dan jika memang terbukti masuk kategori pungli maka LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor akan melaporkan ke Saber Pungli”, ungkapnya.

Soklar menegaskan, bahwa masalah ini masih dalam penyelidikan tim investigasi LSM KPK Nusantara Kabupaten Bogor karena diduga tidak hanya K3S SD Negeri Kecamatan Tanjungsari saja bahkan mungkin K3S di kecamatan lain. (Usup/Nova).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.