LSM KPK Nusantara Pertayakan Dinas Inspektorat Terkait Pengembalian Temuan BPK

0
17

PELALAWAN, radar-x.net – Pengurus DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Pelalawan menyurati dinas inspektorat Kab Pelalawan terkait Pengembalian temuan BPK dalam hal dugaan Penyimpangan beberapa Paket Kegiatan di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan Pada tahun 2016.

Suswanto selaku Ketua DPC KPK Nusantara menyampaiakan kepada awak media radar-x.net dikantornya di Jl. Seminai, kamis 15/08/19, Bahwa dugaan penyimpangan di dinas PUPR tersesebut terjadi di beberapa kegiatan antara lain:
-Paket XXXI peningkatan jalan Trimulya Jaya – Air Hitam (aspal) pelaksana PT Wahana Jaya Prima dengan nilai kontrak Rp.5.217.296.000. Dalam Pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat kekurangan Volume atas item pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B dengan nilai kekurangan Rp 20.056.295,70,-.

“Paket XXVII Peningkatan JL. Kota Kecamatan Bandar sekijang (Aspal)Pelaksana PT Semangat Hasrat Jaya dan PT Hasrat Tata Jaya dengan nilai kontrak Rp 4.030.626.000, berdasarkan keterangan dan data yang kami miliki adanya kekurangan atas volume pekerjaan laston Lapis antara (AC- BC) dengan nilai kerugian Rp 68.078.080, dan pekerjaan lapis pondasi agregat kelas B dengan nilai kerugian Rp 109.247.516, dengan jumlah total kerugian atas pekerjaan aspal tersebut sebesar Rp 177.325.596,” ujarnya.

Lanjutnya, Paket XXXIII peningkatan Jalan Abdul Jalil pengkalan kerinci (Rigid Pavement) Pelaksana PT Trifa Abadi dan Buana Karya, dengan nilai kontrak 9.831.738.000.Terdapat selisi bahan material besi dan volume dengan yang ada di kontrak sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 364.221.081.

Paket XXX Peningkatan jalan Ukui-Kerumutan segmen simpang Ukui Pasar Genduang ( Rigid pavement) Pelaksana PT Nada Pratama dengan nilai kontrak Rp 14.778.056.000,Dalam pekerjaan jalan beton tersebut terlihat tidak sesuai kontrak yang ada baik pembesian maupun mutu pengecoran sehingga kualitas jalan tersebut asal asalan hal ini terlihat banyaknya retakan terhadap jalan tersebut,akibat kekurangan mutu tersebut mengakibatkan terjadi kerugian sebesar.Rp 444.305.736. “Jadi adanya kerugian pada keuangan daerah akibat kelebihan bayar pada paket pekerjaan tersebut yang sudah di serah terimakan oleh dinas PUPR Pelalawan sebesar Rp 1.005.908.711.” Paparnya.

Terkait hal ini Suswanto juga menyampaikan, yang berkompeten untuk menjawab surat kami atas temuan BPK ini adalah Dinas inspektorat karena sesuai dengan aturan, inspektorat memberikan waktu 60 hari kepada para pihak untuk mengembalikan kerugian negara ke kas daerah, sesudah 60 hari para pihak juga belum mengembalikan, maka inspektorat akan melanjutkan ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan jika dalam tahap ini juga tidak terselesaikan maka permasalahan ini akan ditindak lanjuti kepada kejaksaan.

“Maka dari itu berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Impormasi Publik (KIP) LSM KPK Nusantara Kabupaten Pelalawan meminta kepada Kepala dinas Inspektorat muhammad Irsyad, SH.M.Hum, untuk transparan terkait pengembalian temuan BPK di dinas PUPR yang merugikan negara sampai mencapai milyaran rupiah,” tegas Suswanto. (Pranseda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.