Desa Patereman Tabrak UU KIP, LSM KPK Ajukan Sidang AJUDIKASI NON LITIGASI

0
50
Panggilan Sidang Ajudikasi Non Litigasi
Panggilan Sidang Ajudikasi Non Litigasi

Surabaya, radar-x.net – Seperti intruksi keras Presiden RI tentang pengelolaan Dana Desa (DD) yang meminta masyarakat, ormas, TNI dan Polri untuk bersama-sama awasi Dana Desa. Dana Desa (DD) yang begitu besar jumlah sangatlah rawan untuk di Korupsi oleh oknum-oknum pemerintahan desa.

DD maupun ADD adalah sumberdana yg berasal dari keuangan pusat (APBN) dan daerah(APBD), dan pentingnya sebuah tranparansi seorang kepala-kepala desa untuk diberitahukan kepada masyarakat agar supaya masyarakat secara gampang mengakses informasi dengan tidak menduga-duga.

Kali ini LSM KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur (DPD-JATIM) menyoroti pembangunan infrastruktur tidak bertuan di Desa Patereman, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur di Desa Patereman sangatlah berpotensi untuk di buat “KORUPSI” oleh para oknum karena hampir semua pengerjaannya tidak memasang papan informasi (Papan Proyek).

Seperti yang disampaikan Fathur rahman, anggota LSM KPK DPD-JATIM menyampaikan, ” Kepala Desa Patereman sudah kami kirim surat permohonan informasi publik terkait pembangunan Infrastruktur di Desanya, namun surat kami tidak di indahkan olehnya. Sampai batas yang ditentukan ya kami ajukan keberatan dan ajukan sidang AJUDIKASI NON LITIGASI kepada Komisi Informasi Publik Jawa Timur,” Ungkapnya, Jumaat (06/7/2019).

Lebih jauh, Mahus Ali menambahkan, “Kamis 11 Juli 2019, Pukul 10.00 WIB, kami sudah di undang untuk menghadiri sidang Komisi Informasi Jatim dan saya berharap pihak-pihak terkait untuk koperative menghadiri panggilan sidang tersebut yaitu LSM KPK Nusantara sebagai Pemohon dengan Pemerintahan Desa Patereman sebagai Termohon,” tambahnya.

” Harapan kami (LSM-KPK) dengan sidang ini akan memberikan informasi yang benar benar bisa di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa Patereman sebagai penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur di desa tersebut, tujuan kami hanya ingin mengoptimalkan pencegahan Korupsi dari lapisan paling bawah,” Pungkasnya. (Munir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.