Serah Terima Jabatan Puncak di PTPN IV Diduga Syarat Korupsi dan Grativikasi

0
35

MEDAN, radar-x.net – Dalam rangka acara serah terima jabatan (sertijab) dilingkungan Pemangku Jabatan Puncak (PJP) yang dilaksanakan di kantor pusat PTPN IV, Jl Letjen Suprapto No. 2 Medan yang acara dipimpin oleh Direktur Utama Siwi Peni setahun yang lalu, pada (5/02/2018) di duga syarat korupsi dan grativikasi.

Pasalnya, setiap perubahan didalam struktur organisasi PTPN IV, baik itu berupa mutasi maupun promosi dilaksanakan selain sebagai kebutuhan organisasi, juga sebagai bentuk pengembangan karir karyawan, dimana pelaksanaan seleksinya sudah melewati Sistem Assessment dan juga dilihat dari hasil kinerja karyawan.

Anehnya, Dirut PTPN IV Siwi Peni sangat bertolak belakang dengan Standard Operasional Perusahaan (SOP) terkait peraturan kebijakan serta peraturan yang berlaku, dengan berani diambil kebijakan perusahaan oleh direktur perkebunan milik Negara tersebut, dimana kuat dugaan telah melanggar Sisdur dan Prematur dalam Pengangkatan GM Distrik II PTPN IV. Dimana salah satu staf Mahdi A. Haris diangkat menjadi GM Distrik II, pengangkatan ini syarat dengan dugaan “Nepotisme” dan “Gratifikasi” yang seharusnya tidak boleh terjadi karena murni termasuk dalam tindak pidana korupsi.

“Good Governance Perkebunan PT Nusantara 4” itu sendiri, jika ditinjau dari segi golongan sangat jelas Mahdi A. Haris belum memenuhi syarat, mengacu pada Sisdur Perusahaan bahwa untuk menduduki posisi General Manager adalah karyawan yang bergolongan minimal IV C/O. Sedangkan Mahdi A Haris masih golongan IV A dan untuk satu lagi staf yang dimutasikan juga tidak melalui Assessment sesuai peraturan yang ditetapkan.

Dijelaskannya, bahwa ada indikasi dalam pengangkatan ini syarat dengan benturan kepentingan padahal benturan kepentingan ini sudah dengan jelas dan tegas di atur dalam “Good Governance Perkebunan PT Nusantara 4” dimana hal-hal yang harus dihindari yaitu; Penyalahgunaan Wewenang, Hubungan Afiliasi, Gratifikasi, Kelemahan Sistem Organisasi dan Kepentingan Pribadi.

Pada akhir tahun 2018, ditambahkan kasus dugaan korupsi dibadan PTPN IV dengan kasus renovasi rumah dinas, anggaran yang sangat fantastik dan bertolak belakang dengan semboyan PTPN IV “JUJUR, TULUS, IKHLAS”, berdasarkan atas data yang diperoleh, dana untuk renovasi rumah dinas tersebut menghabiskan dana yang nilainya mencapai Rp 800 juta. Renovasi itu sebenarnya tidak perlu dan tidak mendesak mengingat sebelumnya baru saja rumah dinas tersebut siap direnovasi. Renovasi kala itu menghabiskan biaya Rp 1,8 miliar.

“Ironisnya dana renovasi Rp 800 juta ini tidak ditampung dalam RKAP 2018, sehingga meskipun pekerjaan renovasi sudah lama selesai tapi belum dibayar hingga menjelang akhir tahun 2018. Lebih detail lagi, rincian dana yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut yakni pengerjaan interior kamar mandi, sanitasi dan kusen rumah tertanggal 4 September 2018 senilai Rp 91 juta. Kemudian pekerjaan renovasi interior rumah dinas sebesar Rp 120,9 juta,” ungkap Mulya, Aktivis Lsm KPK Nusantara Sumatera.

Lebih lanjut Mulya menjelaskan, bahwa Dana lainnya yang dikeluarkan adalah pengadaan perabot rumah, dimana dari anggaran sebesar Rp 400 juta tinggal Rp 875 ribu saja. Pengeluaran lain juga muncul untuk pengadaan perabot senilai Rp 92 juta dan pengadaan 7 buah AC senilai Rp 93,4 juta. Bukan itu saja. Ada pula permintaan pembelian lain yang dalam pembukuan tercatat dilakukan per tanggal 4 September 2018 dengan nilai Rp 162,4 juta, kemudian belanja senilai Rp 102 juta, belanja senilai Rp 168,2 juta dan terakhir belanja senilai Rp 162,1 juta.

“Untuk keempat pengerjaan tersebut bernilai kontrak Rp 594,9 juta, dan ini juga diduga tidak tertampung pada RKAP tahun 2018,” tandas Mulya.

Dasar kecurigaan publik terhadap Pengangkatan dirut PTPN IV, Siwi Peni bermula pada merasa herannya ditenggarai tidak melalui proses yang benar seperti diatur oleh Peraturan Menteri BUMN nomor 03/MBU/2/2015 tentang cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris BUMN.

Mengingat tugas Deputy BUMN bidang Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro adalah memantau kinerja holding Perkebunan setiap saat dan anak-anak perusahaannya, dan proses diawali persetujuan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), kemudian dievaluasi semua RKO (rencana kerja operasi) apakah sudah sesuai target yang tercatat dalam RKAP.

“Maka atas dasar itulah rekam jejak masing-masing direksi dicatat dan dievaluasi untuk kepentingan promosi jabatan atau pencabutan jabatan untuk digantikan oleh figur yang lebih pantas dan punya kemampuan memberikan motivasi kepada karyawan untuk berprestasi,” ujar Mulya.

Mulya Menambahkan, begitu juga dengan tugas dan tanggung jawab diemban Komisaris Utama Holding Perkebunan Joefly Bahruni dalam mengendalikan kerja direksi harus sesuai RKAP sebagai pedoman apakah kinerja perusahaan semakin baik atau semakin buruk. Selain itu, menjadi tugas dan tanggung jawab dewan komisaris juga dalam menyeleksi dan memilih figur yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan direksi dan diusulkan kepada Menteri BUMN melalui Deputy Menteri bidang usaha Agro dan Farmasi untuk dilakukan “fit and proper test” agar diperoleh figur yang mumpuni bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Celakanya Wahyu Kuncoro dan Joefly Bahruni yang awalnya bisa diharapkan bisa membawa holding perkebunan ini semakin baik, ternyata kedua orang tersebut merangkap jabatan yang secara nyata dan sah serta meyakinkan bisa menimbulkan ” konflik kepentingan ” dengan jabatannya di Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan. Hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap Peraturan Menteri BUMN diatas.

Dikatakannya, Wahyu Kuncoro merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama BNI dan Joefly Bahruni sebagai Direktur SDM PT London Sumatera Tbk (PT Lonsum).

Terlepas adanya dugaan hubungan istimewa antara Meneg BUMN dengan Direktur Utama BNI, tetapi kewenangan yang ada pada Deputy Menteri BUMN dan Komisaris utama Holding perkebunan patut diduga berkolaborasi dalam menempatkan orang berasal dari BNI mulai dari holding dan hampir di semua anak-anak perusahaan holding ternyata berakibat buruk bagi kinerja perusahaan.

Akibatnya, sekarang di kebun-kebun kinerja karyawan perusahaan semakin buruk, laporan asal dirut senang, keburukan itu dimulai dari proses tanam ulang, perawatan tanaman, perawatan infrastruktur kebun untuk memudahkan angkut buah panen, dan pemanenan buah serta proses angkut buah ke pabrik saat ini sering menjadi masalah akibat pemotongan biaya hampir semua item secara tidak perlu dan berakibat fatal bagi kinerja perusahaan, susah dibantah bahwa potensi kerugian holding perkebunan untuk kinerja tahun 2017 ini diprediksi bisa mencapai Rp 2 triliun dari tahun sebelumnya mendekati Rp 1.4 triliun, ini tentu disumbang akibat kebijakan direksi terhadap pemupukan tanaman hanya dilakukan hanya sekali setahun dari yang seharusnya dua kali setahun sesuai RKAP yang sudah disetujui juga oleh Kementerian BUMN dan RUPS.

Bahkan PTPN IV sudah mulai menampakan kesewenang-wenangannya dengan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini terjadi pada PTPN IV unit Ajamu saja, misalkan kasus yang paling mencolok kejahatan lingkungannya, pencemaran limbah dilakukan dengan terang-terangan dan berani, LSM dan media pers yang mencoba melaporkan limbah pabrik PKS PTPN IV unit Ajamu tersebut, selalu dihadapkan pada tertutupnya informasi dari pabrik yang sudah ‘Go Public’ tersebut.

Semakin jelas terbukti dimata dunia bahwa CPO PTPN IV Unit Ajamu tidak layak dan bisa di jual, karena tidak memiliki sertifikat RSPO ataupun ISPO, Namun PTPN IV unit Ajamu sendiri melakukan kebohongan publik berlindung dibalik kursi dirut PTPN IV. DIRUT PTPN IV sendiri membela dan menjaga nama baik perusahaan walaupun unit PKS Ajamu tersebut benar adanya melakukan kejahatan lingkungan hidup.

Dikatakannya, inilah contoh buruk dari kepemimpinan Dirut yang diangkat tampa prosedural terkesan nepotisme dan korupsi, terhadap karyawannya saat ini sudah mewabah krisis kepercayaan kepada direksi, apalagi terhadap komisaris utama PTPN IV.

Oleh karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Deputy Meneg BUMN dan Komut Holding Perkebunan, termasuk pelanggaran terhadap RKAP, Permen BUMN nomor 03/MBU/2/2015 dan berakibat kerugian Holding Perkebunan sudah nyata meningkat setiap tahunnya, sehingga semua pelanggaran itu sudah memenuhi syarat pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tidak sampai di situ saja, Mulya Koto menjelaskan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, sempat akan memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan itu tertuang di www.infosawit.com yang langsung di ungkapkan Humas PTPN IV, Syahrul Aman Siregar. Dan sempat mengakui sampai saat ini lembaga independen kepengurusan sertifikat untuk kepemilikan sertifikat ISPO sedang melakukan audit untuk PTPN IV. Bahkan sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO)sudah banyak yang kadaluarsa dan masih proses hingga stage II.

“Banyak yang akan di audit. Jadi, kita sedang menunggu prosesnya dan diharapkan dapat selesai secepatnya,” kata syarul.

PTPN IV juga diduga menggelontorkan dana millyaran Rupiah pada semua Proyek Tanaman Ulang (TU) secara maksimal guna menjamin keberlangsungan perusahaan yang produktif, dalam hal ini PTPN IV yang merupakan anak perusahaan BUMN HOLDING Perkebunan dibidang komoditi produksi kelapa sawit berkesinambungan, namun sayang masih saja banyak yang berkepentingan mencoba mencari keuntungan sepihak dari item item kerja yang tidak sesuai dengan spesifikasi Tekhnis dalam mencari keuntungan instan dengan nilai yang fantastis.

Sungguh ironis demikian halnya proyek tanaman ulang (TU) kelapa sawit tahun 2018 pada areal afdeling 1 dan areal afdeling 3 Kebun Bukit lima dengan total areal proyek tanaman ulang seluas 200 hektare lebih sangat rawan penyimpangan dan pastinya merugikan perusahaan PTPN IV medan karena diduga sangat menyimpang dengan Rencana kerja dan syarat-syarat kerja sesuai dengan Standart Operasi Pengerjaan (SOP) tanaman ulang PTPN IV Medan.

Berdasarkan pantauan investigasi reporter media ini dilapangan beberapa waktu lalu, menemukan bahwa hampir semua item kerjanya terkesan asal jadi yang jelas-jelas merugikan PTPN IV Medan dan terindikasi ada korporasi antara rekanan dengan manajemen kebun Bukit lima sebagai pengawas di lapangan hingga pihak rekanan (vendor) pemenang proyek CV. MITRA SARANA melakukan banyak Penyimpangan spesifikasi tekhnis pada item-item kerja.

Proses yang dimulai dari pembersihan lahan (land clearing) sudah tampak aroma kejanggalan dari puluhan batang sawit perhektarnya didataran yang tidak di racip (chivink) yang ditutup dirumpukan untuk pemangkasan biaya mengingat jumlah tegakan efektif perhektarenya max 80 batang, maka patut diduga rekanan mencuri hampir 25 % biaya pengerjaan yang semestinya dikerjakan sesuai RKS.

Lubang holdyger hanya 30 cm dimana spesifikasi tekhnis harus 60 cm ditemui hampir diseluruh areal Tanaman ulang dan kedalaman lukuan hanya 8 cm diukur dari kedalaman yang menyentuh lapisan padat keras (utuh) dikedalaman 8 cm yang seharusnya kedalaman lukuan 25 cm tanah gembur diukur dari permukaan.

Kemudian kondisi chivingan yang lebih dari 5 cm bahkan ironisnya lagi banyak batang sawit pada dataran tidak diracip (chiving) sesuai ketentuan sebab banyak ditemukan batang yang ditimbun pada rumpukan yang diduga untuk memangkas biaya kerja chivingan yang seharusnya semua di chiving dan dirumpuk secara merata sesuai ketentuan.

Banyak batang tidak dirumpuk dan berada pada gawangan hidup atau titik tanam, tunggul-tunggul kayu dibiarkan tertinggal tidak dicabut dan sengaja tidak dikerjakan, rumpukan chiving berantakan menyatu dengan eceran tankos yang diecer asal asalan, jalur lubang tanam tidak dikerjakan dengan benar hingga penanaman bibit tidak lurus mata lima. Kondisi sebahagian bibit rusak yang tampak polybag nya sudah sobek, tersisa setengah dan akar sudah menyeruak tapi tetap ditanam dengan usia bibit beraneka ragam.

Pasalnya, pada penanaman perdana ditanam bibit usia 12-14 bulan tapi selanjutnya usia 24 bulan, demikian juga pada pengerjaan terasharing yang bidang lebarnya tidak sesuai hanya 180 hingga 190 cm yang semestinya scrap teres 400 cm ditambah pada bagian bawah terasharing (terasan) ditimbun batang sawit dengan tanah hasil scrap dari terasharing sebagai penahan longsor namun kenyataan nya batang sawit yang tidak disusun diareal jurangan akan riskan longsor titik tanam.

Kejanggalan penyimpangan juga juga tampak vulgar sekali pada pemberian tankos (tandan kosong) yang sangat minim dan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya 250 kg perbibitnya.

“Jadi kami LSM KPK-NUSANTARA selain menyurati secara resmi ke KPK-RI, terkait dugaan Korupsi dan Gratifikasi, ke BUMN terkait pelanggaran sistem di PTPN IV, ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait Analisa Dampak Lingkungan serta ke Presiden Republik Indonesia terkait kinerja kementrian dalam Kabinetnya, juga akan kita tembuskan surat ke Kabag tanaman, jajaran direksi dan komisaris PTPN IV hingga HOLDING PTPN di Medan guna menyikapi dan meninjau hingga mengevaluasi permasalahan ini, biar tidak adalagi bantahan yang simpang siur dan terkesan mengangkangi UU Pers nomor 40 tahun 1999 dan UU Keterbukaan Informasi Publik,” tutup Mulya Koto.

Sementara itu, Dirut PTPN IV, Siwi Peni ketika dikonfirmasi terkait pemberitaan yang beredar melalui HP selulernya tidak menjawab apa-apa, baik dari whatsapp dan melalui pesan singkat, dan malah langsung memblokir whatsap wartawan radar-x, Kamis 13/6/2019.

Sedangkan Humas PTPN IV, Syarul juga tidak menjawab sms, whatsapp, serta telpon dari wartawan dan Aktivis KPK Nusantara, sedangkan Panca Sitorus selaku Humas PTPN IV Anjamu sempat menjawab tapi kurang terarah. (Tim/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.