Penggunanan Dana DBH DR Di Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Dipertanyakan

0
18

PELALAWAN, radar-x.net – Dewan Pimpinan Cabang DPC Indonesia Duta Lingkungan Hidup (IDLH) Kabupaten Pelalawan dan DPC LSM KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) Nusantara Kabupaten Pelalawan soroti penggunaan Dana DBH DR di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pelalawan.

Amiruddin Yusuf Humas DPC Indonesia Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, sangat menyayangkan belum terlaksananya program pembagunan Kebun Raya Pelalawan yang sudah di anggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan pada tahun 2018.

Dikatakannya, bahwa Kebun raya ini fungsinya Selain menjadi pusat konservasi untuk tumbuhan, keberadaan kebun raya memiliki peran dalam mengonservasi sumber daya air yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Tak kalah penting lainnya, kebun raya juga berperan utama dalam menyeimbangkan ekosistem suatu wilayah.

“Kebun raya juga berpungsi menjadi daerah tangkapan air sekaligus mengurangi erosi, kontrol terhadap kenaikan suhu dan kualitas udara. Ini merupakan sumbangan terhadap keseimbangan ekosistem,” ujar Amirudin, pada awak media. Rabu (29/05/19).

Amirudin menyampaikan, namun sangat disayangkan sesuai dengan pernyataan Kabid DLH Tohaji belum lama ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan belum bisa menggunakan dana DBH DR tersebut karna terbentur dengan masalah aturan.

Namun, lanjut Amiruddin, apa yang di sampaikan oleh Tohaji Bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi diatur ketentuan sebagai berikut
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, Penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air. Jadi menurut Amiruddin apa yang di sampaikan oleh Kabid DLH Tohaji merupakan alasan yang terlalu di buat-buat.

Di tempat terpisah Ketua DPC LSM KPK Nusantara Suswanto S.Sos, menyampaikan, menurut data di LKPJ Kabupaten Pelalawan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Pelalawan, sudah menggunakan anggaran untuk Pembagunan Taman keanekaragaman hayati Kebun raya Pelalawan dengan kode No 2.05.2.05.01.01.20.06 dengan anggaran sebesar 122.140.000.00, dan realisasi sebesar Rp 102.677,522.00 juta.

“Namun yang menjadi pertayaannya dana yang digunakan untuk pembagunan taman keaneka ragaman hayati kebun raya sebesar Rp 102.677,522 juta ini di gunakan untuk pembagunan kebun raya yang dimana?. Karna menurut Kabid DLH Tohaji Pembagunan kebun raya ini belum dilaksanakan,” tandas Suswanto.

Suswanto menambahkan, dalam hal penggunaan dana DBH DR di beberapa OPD, “kami menduga ada dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan kami sebagai LSM anti rasuah akan terus menindak lanjuti permasahan ini, jikalau ada indikasi dugaan korupsi kami akan lakukan upaya hukum,” tegasnya.

Tohaji Kabid DLH kabupaten Pelalawan, saat dikonfirmasi awak media radar-x.net mengenai anggaran Di LKPJ tersebut mengatakan, bahwa dana anggaran tersebut bukan bersumber dari dana DBH DR, tapi dari dana APBD.

Saat ditanya tentang dana sebesar Rp 102.677.522,00 juta tersebut terkait dengan pembangunan, Tohaji mengatakan, “jika ketua ada waktu, saya ketemukan sama PPTK nya, Evi Martha Sianipar, ketemu aja biar jelas,” ungkapnya. (Pranseda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.