Ketua LSM KPK Nusantara  Pelalawan Kecewa Atas Sikap Dinas Inspektorat Yang Terkesan Menutupi Temuan BPK

0
27

PELALAWAN, radar-x.net – Ketua DPC LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Kabupaten Pelalawan Suswanto S.Sos, sangat menyanyangkan Sikap Dinas Inspektorat Kabupaten Pelalawan yang mana diduga terkesan menutup nutupi temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Propinsi Riau di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih kabupaten Pelalawan.

Suswanto menjelaskan kepada awak media radar-x.net, di Kantornya Jl. Seminai No 1 Pangkalan Kerinci Rabu (8/05/2019), bahwa berdasarkan temuan BPK tahun 2014 LSM KPK Nusantara Menyurati Dinas Inspektorat untuk Mempertayakan regulasi pembayaran jasa pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran jasa layanan sebesar Rp 1.125.417.629.08, di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, yang pada saat itu Direktur RSUD Selasih di jabat oleh dr. Ahmad Krinein, dan sekarang menjabat sebagai Kabid Kesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

“Berdasarkan aturan, temuan BPK itu dilimpahkan ke Pada Dinas inspektorat, dan setelah 60 hari para pihak belum mengembalikan kerugian Negara tersebut, maka persoalan ini dibawa ke Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan tuntutan Ganti Kerugian (MP-TPTGR). Jika dalam tahapan ini juga tidak bisa di selesaikan maka persoalan ini akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Suswanto.

Suswanto menjelaskan, berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dirinya selaku pengurus DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Pelalawan menyurati Dinas Inspektorat pada 27/03/19, untuk mengkonfirmasi apakah kerugian Negara yang ditemukan BPK tersebut sudah dikembalikan oleh para pihak ke kas daerah.? Sebab, menurutnya sampai saat ini masih menjadi pertayaan.

“Kami sangat menyanyangkan sikap dari Dinas Inspektorat karna sampai saat ini dinas tersebut tidak membalas surat komfirmasi yang kami layangkan, padahal dalam aturan seharusnya setelah 14 hari surat tersebut sudah harus di balas oleh dinas terkait. Jadi kami menilai sikap dari dinas inspektorat seolah-olah terkesan menutup nutupi peroses pengembalian temuan BPK tersebut,” tandasnya.

Kepala Bidang hukum DPC LSM KPK Nusantara Hendrik Siregar S.H., yang juga berprofesi sebagi advokat/Pengacara turut angkat bicara. Bahwa pihaknya akan kembali menyurati dinas inspektorat untuk mempertayakan temuan BPK tersebut.

“Jikalau surat konfirmasi kami tetap tidak mendapat jawaban, maka persoalan ini akan kami tindak lanjuti ke Pengadilan Komisi Informasi Publik di Pekanbaru, karna menyangkut pengembalian Temuan BPK ini tidak ada aturan yang melarang untuk disampaikan atau di bukakan kepada publik,” ujarnya.

Hendrik menambahkan, bahwa yang tidak boleh dibukakan kepada publik adalah menyangkut rahasia Pertahanan dan Keamanan Negara.
(Pran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.