Pembangunan Kebun Raya Pelalawan Terancam Gagal

0
37

PELALAWAN, radar-x.net – Rencana Pembangunan Kebun Raya Pelalawan seluas 100 Ha, di kawasan Teknopolitan kecamatan Langgam yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Pelalawan terancam gagal.

Pasalnya, kegiatan tersebut sudah di aggarkan pada tahun 2018 oleh Pemerinta Daerah (Pemda) Pelalawaan melalaui Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 3 milyar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus dana Reboisasi (DAK- DR).

Berdasarkan pantauan awak media radar-x.net di lapangan, lokasi pembibitan, dan bibit yang akan di tanam sudah di sediakan, oleh Dinas Lingkungan Hidup, kabupaten Pelalawan.

Menurut Tohaji Kabid Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan, saat dikonfirmasi awak media melalaui whatsapp dan telpon selulernya, Jumat (26/04/2019). “Untuk dana yang bersumber dari Dana DAK-DR sesuai dengan arahan kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak di perbolehkan, sehingga kami tidak bisa memakai dana tersebut sekalipun sudah di anggarkan dan dana anggaran tersebut akan segera kami kembalikan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Komunitas Pemantau korupsi Nusantara (KPKN) Kabupaten Pelalawan Suswanto S.Sos, angkat bicara, bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPEDA) Sharul Syarip yang sudah beredar di beberapa media online.

Melalaui beberapa media Sharul syarif meyampaikan, bahwa pemerintah pusat memang meminta Pemda segera memamfaatkan dana tersebut berdasarkan aturan yang baru diterbitkan.

“Tahun ini Pemda Pelalawan mengalokasikan hampir 17 Milyar dari total dana DAK Rp. 113 milyar, dan dana segar itu akan dipakai untuk pengadaan alat pemadam Kebakaran Hutan. Sosialisasi penaggulangan kebakaran dan hutan, hingga pembagunan Kebun raya. Itu pernyataan kepala Bapeda kepada awak media belum lama ini,” jelas Suswanto.

“Jadi terkait kegitan ini, kami dari LSM KPK akan mempertanyakan sejauhmana realisasi penggunaan anggaran untuk pembagunan Kebun Raya tersebut, sesuai keterangan Kepala Bapeda di media bahwa itu sudah di angarkan, dan dasar hukumnya sudah jelas. Ada Peraturan Pemerintah (PP) dan ada Peraturan Menteri Kuangannya (PMK),” tambahnya.

Menurut Suswanto, gagalnya kegiatan pembagunan Kebun Raya tersebut terkesan eneh dengan alasan yang tidak jelas. Padahal terkait pembagunan Kebun Raya, Bupati Pelalawan H.M Harris sudah melaksanakan penanda tanganan Memorendum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) di Bogor.

“Kenapa dengan gampangnya mau di gagalakan,” tegasnya. (Pranseda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.