Ketua DPD LSM KPK Nusantara Beserta DPC se-Jawa Barat Akan Mendorong Kasus Rohadi

0
39

BANDUNG, radar-x.net – Menyikapi kasus suap artis Saipul Jamil yang menyeret Rohadi sebagai panitra pada saat itu, dimana masih ada oknum hakim yang di duga terlibat. Akan tetapi sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, DPD LSM KPK Nusantara beserta jajaran DPC LSM KPK Nusantara provinsi Jawa Barat, mengirim surat audensi kepada kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati) dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Selain itu, DPD LSM KPK Nusantara juga susah melayangkan surat ke KPK dan yang lainnya demi memperjuangkan keadilan, pihaknya juga berencana akan melakukan orasi turun ke jalan ke pihak-pihak APH ( aparat penegak Hukum ) Jumat 19/4/2019.

Pasalnya, Rohadi pada saat itu hanya sebagai bawahan para hakim bukanlah pelaku utama, ia terjerat kasus suap Artis Saipul Jamil yang sekarang sudah mendekam di LP Sukamiskin Jawa Barat, akan tetapi atasannya pada saat itu diduga ikut terlibat dan menjadi pelaku utama masih bebas tidak tersentuh hukum.

Jointar Gultom selaku Ketua DPD LSM KPK Nusantara Provinsi Jawa Barat, melayangkan surat audensi kepada kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi Jawa Barat dan menyampaikan tanggapanya mengenai kasus tersebut kepada awak media.

“Saya ketua DPD LSM KPK Nusantara provinsi Jawa Barat meminta para pemimpin penegak hukum baik dari Kapolri, Kejagung, KPK dan Presiden RI, harus benar-benar memperhatikan keadilan dan dibuka lagi kasus suap Saipul Jamil, untuk menemukan otak pelaku dari perkara suap Saipul Jamil.” Tegasnya.

Sementara itu, Rohadi ketika di temui di LP Sukamiskin menyampaikan keluh kesahnya, bahwa dia mengatakan hanya menjadi tumbal dari atasannya dan memohon kepada Presiden untuk kasus suap Saiful Jamil di usut tuntas.

“Mohon Keadilan Bapak Presiden, terhadap hakim hakim yang terlibat dalam kasus suap vonis Saiful Jamil di usut tuntas, bahkan sampai sekarang masih di gaji oleh negara, sedangkan Rohadi yang di tumbalkan ada di dalam lapas, saatnya Bapak Presiden untuk menegakan hukum sebagaimana mestinya di Negara Republik Indonesia.” Katanya. (Agus.S)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.