Menko Kemaritiman RI Kunjungan Kerja Para Nelayan Indramayu Bersatu

0
116

INDRAMAYU, radar-x.net – Kunjungan Kerja (kunker) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, pada Minggu (27/01) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KPL Mina Sumitra, Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat.

Pelaksanaan kegiatan kunker dan dialog Menko Kemaritiman dengan para nelayan Indramayu adalah menanggapi berbagai persoalan Petani dan nelayan. Menurut Luhut, kebijakan Presiden Joko Widodo sudah sangatlah tepat, semua bantuan yang dari berbagai macam bentuk rupa sudah di rasakan kepada masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesejahteraan maupun infrastruktur. Apalagi mengingat potensi nelayan Indramayu hasil tangkapan lautnya terbilang cukup tinggi.

Luhut pun mengatakan pemerintah akan melakukan upaya dalam tingkatan kinerja yang lebih maksimal, semua data sudah di terima dan sedang diperbaiki, kemudian keluhan serta aspirasi masyarakat pun sudah cukup di perhatikan.

” Kami (pemerintah) akan bekerja keras, data-data sudah bagus, permintaan rakyat selalu diperhatikan, dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi tidak betul jika pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya,” jelas Luhut.

Darto Sebagai Ketua Umum KPL Mina Sumitra Indramayu, beliau juga berharap untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Menko Kemaritiman RI. Darto berharap agar nelayan khususnya nelayan yang ada di Indramayu bisa Kompak dan bergotong royong demi terwujudnya nelayan sejahtera.

“Agar mampu mendorong dan memajukan nelayan Karangsong pada khususnya serta seluruh Nelayan Indramayu pada umumnya, supaya mampu menciptakan Nelayan Indramayu Bersatu, kuat dan mandiri yang berlandaskan gotong royong, agar terwujud Nelayan Sejahtera Negara Maritim Berjaya,” ungkapnya.

Salah satu anggota Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Indramayu, Arif Setiawan, menegaskan jika memang pemerintah hadir, seharusnya tidak tumpang tindih ketegasan terkait regulasi yang ada misalnya Permen yang melarang alat tangkap tertentu seperti garok.

“Seharusnya pemerintah jika ingin membuat peraturan tidak tumpang tindih, apalagi sekarang dengan maraknya alat tangkap garok yang sudah jelas dilarang, yang di larang jangan sampai ada pembiaran penggunaan alat tangkap tersebut,” tegas Arif.

Secara terpisah, Budi Laksana, selaku Sekretaris Jenderal SNI menjelaskan, bahwa pemerintahan Jokowi dirasa sejak tahun 2016 sudah melakukan satu hal yang memang sangat maju dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan nelayan. 2016 sudah ada undang-undang Tahun 2016 Nomor 06. Kemudian negara hadir ditengah-tengah nelayan, misalnya dengan adanya asuransi, kemudian bagaimana peran pemerintah daerah di dalamnya.

Menurut Budi itu sudah sangat di apresiasi di era Jokowi sekarang. Hanya saja dalam konteks ini, pemerintah terkadang tidak tegas dalam melakukan upaya-upaya itu, salah satunya, pro-kontra yang sampai saat ini tidak ada ujungnya mengenai alat tangkap, seperti alat tangkap cantrang, atau pada waktu SNI aksi, terkait alat tangkap garok yang bisa merusak biota laut dan merugikan nelayan kecil. Jelas peraturan menteri kelautan dan perikanan sudah melarang, namun fakta dilapangan masih banyak di interprestasi, ada yang boleh dan ada yang tidak. Sehingga, masih menyulitkan penegakan hukum. Menurutnya ini adalah PR pemerintah yang harus diselesaikan.

“Kemudian, terkait hasil penangkapan ikan, Budi mengatakan bahwa memang benar Indramayu penghasil ikan terbanyak se-Jawa barat. Namun, perlu di ingat bahwa di Indramayu, mayoritas nelayannya adalah nelayan kecil yang hampir 80%. Menurutnya ini pun harus diperjelas dan di pertegas. Agar tidak membutakan informasi dilapangan,” tandas Budi ketika dihubungi melalui telpon seluler.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh sebagian besar Nelayan Indramayu, turut hadir juga para tamu undangan diantaranya yang tampak Hadir adalah Plt. Bupati Indramayu, Haji Supendi, Tokoh Muda Indramayu, Daniel Muttaqien Syafiuddin, mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin, ketua DPRD Indramayu Taufik Hidayat, dan juga Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Abdul Hakim. (Nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.