Plt Bupati Subang “Enggan” Menindak Lanjuti Surat Laporan Dari IRDA (APIP)

0
48

SUBANG, radar-x.net – Surat laporan hasil klarifikasi dari Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (APIP), kepada PLT Bupati Kabupaten Subang, hingga saat ini belum dan/atau tidak ditindak lanjuti oleh PLT Bupati Kabupaten Subang.

Surat pengaduan dari masyarakat yang disampaikan oleh Dede Suherlan Diirektur PT. DAYA CIPTA PERKASA dengan nomor surat 01/PT-DCP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Pengaduan Tentang Koreksi Terhadap Penyimpangan Peleksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang membuat Tim Klarifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (APIP) melakukan klarifikasi, dengan mengundang pejabat Pokja ULP Kabupaten Subang dan Pejabat Dinas PUPR Kabupaten Subang.

Menurut Dede Suherlan, setelah mengkonfirmasi kepada Tim Klarifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (APIP) mengenai surat pengaduannya, Tim Klarifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (APIP) menerangkan bahwa surat pengaduan tersebut sudah diproses dan sudah selesai bahkan hasilnya sudah disampaikan kepada pimpinannya (Inspektur).

Menurut keterangan Tim Klarifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (APIP) secara lisan kepada Dede Suherlan, menerangkan, berdasarkan keterangan dari masing-masing pihak, akhirnya Tim Klarifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang (APIP) menyimpulkan bahwa didalam proses pelelang tersebut terindikasi adanya praktek KKN, dan praktek merujuk kepada Pedoman Pasal 22, tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan Bapak Inspektur sudah melaporkan Hasil klarifikasi Timnya secara resmi kepada Plt Bupati Kabupaten Subang.

Dede Suherlan menambahkan, bahwa hingga saat ini Plt Bupati Kabupaten Subang, tidak menindak lanjuti surat laporan yang dimaksud. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya pelaksanaan paket-paket pekerjaan dari hasil proses pelelangan yang dimaksud, karena berdasarkan Pungsi dan Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Subang selaku APIP, yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden serta undang-undangan yang berlaku, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, masih belum ada keputusan yang jelas dari Plt Bupati Subang. (Tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.