Menampung Aspirasi Masyarakat, Sejumlah Warga Lakukan Pengurukan Lahan

0
37

INDRAMAYU, radar-x.net – Melakukan pengurukan di lahan yang akan digunakan untuk Balai Pelayanan Pembantu (Balai Desa Sementara) di Jalan Arahan Cantigi Desa Rambatan Kulon Blok kangkung, 25 Oktober 2018.

Diprakarsai Keinginan Masyarakat yang menghendaki pemekaran wilayah Desa Rambatan Kulon Setahap mulai di laksanakan Paguyuban Kelabang Merah (Keluarga Bangkir Meraih Amanah), GMPD BANGKIR, dan Parah tokoh Masyarakat melakukan pantauan langsung pengurugan sebagai bentuk keseriusan mengawal kegiatan pemekaran di realisasi.

Pasalnya, pemekaran wilayah dipandang Masyarakat sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Seperti yang di ungkapkan Ketua GMPD Rambatan Kulon
Carlam Calus Dalam petikan wawancara kepada Media mengungkapkan, di latarbelakangi keinginan Masyarakat, Tahapan pengurugan ini adalah bentuk keseriusan kita yang menangkap Suara masyarakat yang menginginkan pemekaran Rambatan Kulon supaya segera di tindaklanjuti dikarenakan masyarakat menginginkan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur.

“Dengan dilakukan pengurugan ini masyarakat yang menantikan pemekaran sejak lama supaya bisa melihat aspirasinya mulai di pikirkan dan ini langkah awal untuk menempuh tahapan selanjutnya. Nanti akan kita kawal terus keinginan masyarakat karena secara logis, tingkat responsivitas pemerintah dan pemenuhan aspirasi masyarakat dapat lebih optimal jika pemerintah berada sangat dekat dengan masyarakat yang dilayaninya. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan apa yang kita lakukan saat ini dan kami siap mengupayakan di setujuinya pemekaran Desa,” tandas Calus.

Sementara di tempat yang sama Ketua Panitia pemekaran H. Tono Kartono beserta Paguyuban Kelabang Merah mengungkapkan, bahwa pentingnya mewujudkan keinginan masyarakat dikarenakan pemekaran di nilai perlu dilakukan, sebab luas wilayah dan jumlah penduduk yang semakin padat, demi sehatnya pemerintahan desa untuk pembangunan dan pelayanan supaya lebih baik.

“Saat ini, Peningkatan daya nalar dan daya kritis masyarakat membuat masyarakat semakin berani untuk menyampaikan tuntutannya. Kondisi ini tentunya harus diimbagi oleh pemerintah dengan bersikap lebih responsif dan aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat dari apa yang dilakukan saat ini. Mudah-mudahan atas ijin Allah dan pihak-pihak terkait bisa mendukung dan mewujudkan apa yang kita harapkan yaitu bisa memisahkan diri untuk percepatan pembangunan dan pelayanan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa dalam UU Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran Wilayah Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan rencana dana ADD 1 Milyard setiap desa. Pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Ada suatu pendapat yang mengatakan Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. (Nas)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.