Direktur Pt. Mastic Utama Sarana Berkolaborasi Dengan Pokja 519 ULP Provinsi Banten

0
40

SUBANG, radar-x.net – Proses Pelelangan Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Palima-Pasang Teneng (SAT 38+700 s/d 40 + 700) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, terindikasi adanya Praktek yang merujuk kepada Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Menurut Dede Suherlan, Ketua DPC LSM KPK Nusntara Kabupaten Subang menjelaskan, bahwa Pokja 519 Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dalam melakukan proses pelelangan tidak Menerapkan Tata Cara Evaluasi yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan E-tendering yang berlaku.

Hal tersebut berdasarkan Pada saat penyampaian dokumen penawaran, perusahaan PT. MASTIC UTAMA SARANA untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pipa Drainase PVC diameter 6” dengan kode analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) 7.16.(3).a, tidak ikut serta disampaikan (dilampirkan).

” Padahal apabila kita cermati secara seksama Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor DIK.LU/5652099/POKJA 519-DPUPR/ULP/2018 Tanggal 19 April 2018 pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Palima-Pasang Teneng (SAT 38+700 s/d 40 + 700 ), tertuang pada BAB III. INTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG tertuang pada point A. UMUM angka 15 Dokumen Penawaran, ayat 15.1 hurup b) yang menerangkan, “ Melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga (DKH) serta Analisa Harga Satuan (AHS). Sehingga Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) wajib disampaikan oleh semua peserta lelang, namun entah kenapa…??? meski tidak disampaikan oleh Direktur Perusahaan PT. MASTIC UTAMA SARANA, Pokja 519 Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, menyatakan bahwa perusahaan PT. MASTIC UTAMA SARANA lolos pada tahapan evaluasi teknis dan dianggap memenuhi syarat serta ditetapkan sebagai pemenang,” terang Dede.

Dede menambahkan, bahwa Direktur PT. MASTIC SARANA UTAMA dalam proses pelelangan yang dimaksud membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. hal ini berdasarkan, sebelum batas akhir pemasukan dan atau penyampaian penawaran terhadap Proses Pelelangan Kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Palima-Pasang Teneng (SAT 38+700 s/d 40 + 700) yang bertepatan pada 9 Mei 2018.

” Direktur perusahaan PT. MASTIC UTAMA SARANA telah menanda tangani suatu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor HK.0203/Bb6.PJNMIJ/PPK3/IV/2018.01 tanggal 6 April 2018, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 01/SPMK/PJNMIJ/PPK3/2018 tanggal 6 April 2018, atas pekerjaan Preservasi Reahbilitasi Jalan Lingkar Barat – Batas Kota Serang – Batas Kota Tangerang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 22.694.104,- waktu pelaksaan selama 270 hari kalender,” tambahnya.

Lebih lanjut Dede mengatakan, Berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor DIK.LU/5652099/POKJA 519-DPUPR/ULP/2018 Tanggal 19 April 2018 pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Palima – Pasang Teneng (SAT 38+700 s/d 40 + 700) tertuang pada BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI point K. dan BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI , A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan terdapat pada point 10. Sehingga semua peserta lelang harus menyampaikan Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (apabila ada) karena berkaitan dengan Sisa Kempuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuat Paket (SKP).

” Apabila peserta lelang memiliki pekerjaan yang sedang dilaksanakan, namun pada saat proses lelang tidak disampaikan hal ini merujuk kepada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), A. Umum point 4 Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN ), Persekongkolan serta Penipuan, ayat 4.1 terdapat pada hurup c, yang menerangkan “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini,” ungkapnya.

Ketua DPC LSM KPK Nusntara Kabupaten Subang, Dede Suherlan juga mengaku, bahwa sudah melaporkan hal ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten selaku Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melalui surat Nomor 0005/DPC-KPKN/SBG/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, perihal Pengaduan Tentang Koreksi Terhadap Penyimpangan Peleksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, padahal surat yang dimaksud disampaikan melalui Jasa Pengiriman, dalam hal ini J&T dengan nomor resi JD0021810035 sudah diterima oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten pada 20 Oktober 2018 pukul 13.29 Wib oleh Dede (Scurity). (Tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.