Terkait Sengketa, Abdullah Menolak SK MHBPA (KAN) Kambang

0
479

PAINAN, radar-x.net – Sesuai Surat Keputusan Majelis Hakim Badan Peradilan Adat pada Kerapatan Adat Nagari (SK. MHBPA) KAN Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 05/SK-MH/BPA-KAN/KBG-2018, tertanggal 06 Juli 2018, terkait tentang penyelesaian sengketa tanah sawah dan tanah perumahan antara MARIANIS CS (Penggugat) dengan ABDULLAH (Tergugat) yang berlokasi di Barangan Kampung Tampunik Nagari Kambang Timur.

Pasalnya, dalam Surat Keptusan tersebut Memutuskan dengan mengabulkan/menolak sebagian gugatan Penggugat, padahal Marianis dengan Abdullah adalah bersaudara kandung se Ayah dan se Ibu. Dengan berdasarkan hasil keputusan tersebut jelas Keputusan yang sangat keliru, sebab Penggugat dengan yang Tergugat mereka adalah saudara Kandung.

Parahnya lagi dan jauh sebelumnya bahwa pada objek perkara yang disengketakan tersebut sudah menjadi hak milik Abdullah, hal ini terbukti sebagaimana yang tertera pada Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lakitan tertanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor : 01/KAN-LKT/III/2018. Begitu juga surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lakitan Timur dengan ukuran Luas 7.140 M2. Maka dari itu kuat dugaan adanya permainan Majelis Adat KAN Kambang dibalik persengketaan atas keberpihakan kepada Marianis CS, apalagi objek perkara yang disengketakan tersebut yang sebagiannya berada di Wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lakitan. Hal ini terbukti dari temuan Wartawan media radar-x, (Senin, 17/09) sekitar pukul 11.wib, di Painan.

Menurut Abdullah (tergugat), bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Badan Peradilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang adalah Surat Keputusan yang sangat keliru, sebab tidak ada kewenangan Majelis Adat membagikan hak milik kami bersaudara, karena sepengatahuan saya tugas Majelis Adat itu adalah mencarikan solusi atau penyelesaian dalam bentuk perdamaian bagi pihak yang bertikai dan bukanlah untuk memvonis ataupun menghukum siapa yang berhak atas persengketaan tersebu.

Lebih lanjut Abdullah menjelaskan, sebagaimana yang telah di atur di dalam PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor : 06 tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, sebagaimana yang tertuang pada BAB. VII, tentang Penyelesaian Sengketa Tanah pada pasal 12 ayat 1 berbunyi : “ Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, (bajanjang naiak batanggo turun), dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”.

Pada ayat 2, tambahnya, berbunyi: ” Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka dapat di ajukan ke Pengadilan Negeri”.

” Kemudian, anehnya dan yang saya tidak habis fikir kenapa Majelis Adat KAN Kambang menambah runyam persoalan kami ini, dan kenapa membodohi saudara serta anak kemenakan saya, dan ada permainan apa dibalik semua ini………? sehingga sudah lancang mengambil Keptusan dengan cara membagikan harta mlik saya tanpa persetujuan dari saya,” tandas Abdullah.

” Maka atas dasar ini, saya menolak atas Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang, karena sudah mengangkangi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lakitan,” tegasnya. (PNK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.