LSM KPK Desak Pemrov. Jatim Selamatkan Aset Negara

0
499
LSM KPK Nusantara Saat Aksi UNRAS Di Pemrov Jawa Timur
LSM KPK Nusantara saat Unras di Pemrov. Jawa Timur

Surabaya, radar-x.net – LSM KPK (Komunitas Pemantau Korupsi) Nusantara, bersama ratusan warga Tambak Asri, Kecamatan Moro Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, gruduk kantor Gubernur Jawa Timur untuk mendesak PEMPROV JATIM mempertahankan dan menyelamatkan aset negara yang ditempati warga Tambak Asri seluas +_1,3 hektar.

Tanah tersebut diklaim hak milik seorang pengusaha yang bernama Rudi Budi Hartono dengan SHM no.47, anehnya objek tersebut tercatat di SHM kelurahan Genting Kecamatan Asem Rowo sedang yang ditempati warga terletak di Tambak Asri Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan.

Warga merasa heran dan bertanya-tanya kenapa tanah yang mereka tempati sudah puluhan tahun dan warga juga tercatat secara sah didinas kependudukan dan catatan sipil sebagai warga Tambak Asri, Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, tiba-tiba merasa terusik dengan munculnya pengakuan yang juga disertai bukti kepemilikan SHM no.47 tersebut.

Hal ini memunculkan multi tafsir di kalangan warga, karena beda kelurahan dan beda kecamatan yang disinyalir ada main dalam proses lahirnya SHM no.47 dengan atas nama Rudi Budi Hartono.

Warga tambak asri yang di dampingi LSM KPK Nusantara ngeluruk ke Pemprov Jatim bukan tanpa dasar, selain warga punya ijin sewa dari Pemprov Jatim, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, warga juga ingin menyelamatkan aset negara tersebut dari mafia tanah yang biasa bermain di wilayah Surabaya.

Seperti yang dikutip dibeberapa media online sebelumnya, kepala dinas perikanan dan Kelautan berani memberi ijin sewa pada warga tambak asri karena yakin kalau tanah tersebut memang aset negara kata Sekretaris.

Hasil konfirmasi saat aksi, yaitu salah satu Anggota LSM KPK DPC. Surabaya, H. Misdi menyatakan, “kami sudah lama dampingi warga tambak asri ini, legal standing warga untuk menempati lahan tersebut bisa dipertanggung jawabkan selain bayar sewa tahunan kepada Pemrov juga rutin membayar pajak (PBB). Hal ini semakin menguatkan bahwa tanah yang ditempati warga benar-benar milik Pemrov Jatim,” katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh ketua DPC. Surabaya, Mahus Ali, “jika memang ada yang meng klaem lahan yang ditempati warga, apalagi mengaku punya sertifikat tanah, silahkan saja ajukan Gugatan kepada PN Surabaya, Gugat saja Pemrov Jatim. Kami LSM KPK akan terus pertahankan hak hak warga dan aset Negara,” imbuhnya.

Ditambahkan oleh Munir, Sekretaris LSM KPK DPD. Jatim, “hasil pulbaket investigasi kami(LSM-KPK) sudah lengkap dan bisa dipertanggung jawabkan, pokoknya harga mati aset Negara harus kita selamatkan bersama.” Tandasnya.

Makmun Villa, DPC. Kab. Sampang dalam orasinya juga mendesak Pemrov Jatim untuk memberi perlindungan hukum kepada Warga yang menempati lahan tambak asri tersebut dan harus secara tegas mengakui ke absahan lahan itu bahwa betul dan sah milik Negara. Pantauan media ini sampai saat ini, LSM KPK berjanji akanmemperjuangakan dan mempertahankan tanah aset Negara yang saat ini ditempati +_129 KK. “Jika aksi kami minggu lalu tidak ada tanggapan serius dari Intansi terkait, maka pastinya kami akan terus berteriak untuk mencari kebenaran dan penegakan hukum yang adil.” Katanya serentak.

Harapan dari LSM-KPK Nusantara, yang tergabung dalam aksi, berharap besar Pemrov. Jatim untuk segera turun tangan menyelamatkan aset miliknya. (Munir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.