Sri Petri : Bakesbangpol Tidak Akan Mempersulit LSM/Ormas Mendaftarkan Keberadaannya

0
280
Sri Petri : Bakesbangpol Tidak Akan Mempersulit LSM/Ormas Mendaftarkan Keberadaannya
Sri Petri Haryati S.Pd saat menyampaikan pencerahan dalam dialog wawasan kebangsaan (Foto:MK) 



RIAU, Radar-X.Net – Bakesbangpolinmas Provinsi Riau melalui Sri Petri Haryati, S.Pd., Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan(Kesbangpol provinsi Riau) menjadi Narasumber di Acara Wawasan Kebangsaan dalam menjaga keberagaman Bhineka Tunggal Ika, ketertiban ormas dalam menjaga keutuhan NKRI, penumbuhan kesadaran Pancasila sebagai ideologi negara setiap aktifitas ormas di Kanwil Hukum dan Ham Riau, yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman No 233. Pekanbaru, Selasa (28/2/2017) pukul 09.00 WIB. 

Sri Petri Haryati, S.Pd. dalam pencerahannya menyampaikan apa yang terkandung dalam Undang Undang No 17 tahun 2013. Bahwa berdasarkan data dari Bakesbangpol Provinsi Riau, saat ini Ormas yang sudah mendaftarkan ke Kesbangpol berjumlah 150 yang sudah memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar).
“Tapi ternyata yang sudah berbadan hukum saat ini baru 23 LSM/Ormas yang selalu melaporkan setiap kegiatannya hanya 7 Ormas/LSM,” ungkap Sri Petri Haryati.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan pernah mempersulit LSM/Ormas Berbadan Hukum untuk mendaftarkan Keberadaan nya di Wilayah Riau.
Pantauan RADAR-X dilokasi, dialog kebangsaan yang diikuti oleh 50 orang peserta tersebut, Satu LSM/Ormas, hanya boleh mengikuti dua orang saja, berarti jika di hitung, hanya 25 LSM/Ormas yang Berbadan Hukum yang hadir.
Dialog Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terasa relevan di tengah-tengah mulai berkurangnya rasa nasionalisme pada sebagian komponen masyarakat saat ini ditandai dengan berbagai aktivitas yang mengarah kepada disintegrasi bangsa yang marak akhir-akhir ini.
Salah satu LSM yang berbadan hukum dalam hal ini mengatakan, “Kami sangat senang dengan dialog ini dilakukan, semoga saja dialog ini juga di lakukan oleh Pemerintahan Daerah dan Aparat Penegak Hukum,” ungkap Mulya Koto, Sekretaris LSM KPK Nusantara DPD Riau. 
Menurutnya, jika dialog ini sering dilakukan, saya rasa bisa saja LSM/Ormas tidak akan mau melakukan unjuk rasa, walaupun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN, menyampaikan pendapat di muka umum bisa menjadi baju bagi para LSM/Ormas.
“Dengan dialog maka segala sesuatu yang ada di pikiran Aktivis bisa dapat di musyawarakan sesuai dengan Pancasila dengan sila ke empat, apalagi LSM di lindungi UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” jelas Mulya Koto.
Acara dialog selesai dengan di Nyanyikan Lagu Padamu Negri oleh seluruh peserta dialog dan narasumber yang hadir, dan berakhir dengan Foto bersama setelah menyantap hidangan yang sudah di sediakan oleh tuan rumah Kantor Kementrian Hukum dan Ham Wilayah Riau. (MK) 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.