Sistem Asuransi BPJS Pemerintah Tak Menguntungkan Bagi Dokter

0
429
Sistem Asuransi BPJS Pemerintah Tak Menguntungkan Bagi Dokter
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Rohul, Dr H Zuldi Afki Spp.
ROKAN HULU, radar-x.net – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau menilai, sistem pelayanan kesehatan murah dan gratis yang kini digalakan pemerintah, tidak menguntungkan para dokter. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah agar melakukan rasionalisasi terhadap upah dokter yang dianggap tidak rasional.
Demikian sampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Rohul, Dr H Zuldi Afki Spp, usai dilantik sebagai Ketua IDI rohul priode 2016-2019. Menurutnya, sistem pelayanan kesehatan murah berbasis asuransi (BPJS) yang digalakan pemerintah, dinilai tidak menguntungkan para dokter, karena standar upah dan jasa medisnya tidak sesuai harapan para dokter.
“Kita harapkan kedepan ada rasionalisasi Upah pengobatan dan jasa medis, karna makin lama, kalau tidak rasional upahnya, dokter tidak semangat, karena upahnya tidak sesuai harapan,” ujarnya.
Dikatakanya, akibat tidak rasionalnya upah serta jasa medis dokter, tak jarang banyak dokter mencari banyak tempat praktek. Padahal dalam  aturanya, seorang dokter, hanya bisa praktek di 3 tempat berbeda. Meski demikian ketua IDI Rohul, menyatakan belum berencana melaporkan hal tersebut ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan akan terlebih dahulu mensosialisasikanya kepada para dokter.
“Saya kira itu manusiawi, karena upah yang tidak rasional itu tak heran banyak dokter di rohul saat ini  mencari banyak tempat prkatek , kejar sana kejar sini. Kalau upah dan jasa medisnya rasional, tentunya kehidupan layak para dokter terpenuhi, sehingga mereka dokter akan lebih nyaman bekerja” terangnya.
Ditambahkanya, IDI sebagai Organisasi para dokter, mulai dari pusat dan daerah akan berupaya  memperjuangkan serta mendiskusikan peraturan-peraturan yang dianggap merugikan para dokter, sehingga para dokter terlindungi dari upah murah dan perlakuan tidak adil.
“Dokter selalu kalah dalam kondisi sekrang, jadi kalau dokter berjuang dalam satu wadah maka kita ibaratnya seperti sapu lidi kita kuat, segala persoalan akan difasilitasi idi, dengan keberadaan idi dokter akan terlindungi dari upah murah dan perlakuan tidak adil,” sebutnya.
Selain upah dan jasa medis murah yang diterima dokter, IDI Rohul tegas menolak pemberlakukan Dokter Layanan Primer (DLP). Dia menilai DLP bertentangan dengan UU Pendidikan Kedokteran dan berpotensi menghasilkan dokter yang kurang memiliki kualifikasi pada spesialis tertentu. menurutnya pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas dokter.
“DLP itu akan mengeluarkan dokter-dokter karbitan dan aspeknya spesialisasinya tidak menyeluruh. Sebaiknya pemerintah kan bisa meningkatkan pendidikan dokternya, tidak hanya menguasai 155 diagnosis.  Kita saja kalau jadi pasien kan kita maunya dokter yang mendalam analisisnya, kalau dokternya hanya mengusai dasarnya saja kan tidak maksimal. Kita ingin kualitas bukan quantitas.” Pungkasnya. (FW/Lis)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.