Ngaji APBD Kab. Jember, Ketua DPRD Kupas Tuntas Lambatnya APBD

0
566
Ngaji APBD Kab. Jember, Ketua DPRD Kupas Tuntas Lambatnya APBD
Ketua DPRD Jember saat memaparkan kinerja Pemerintahan Kab. Jember selama satu(1) tahun, Ket. Foto: Tengah, ketua DPRD Jember, kiri, Staf Ahli Bambang Sunghono, Kanan, Moderator Kustiono Musri (Foto: Han’s)

JEMBER, radar-x.net – Forum silaturrahmi dan ngaji APBD beserta refleksi kepemimpinan Faida – Muqiet selama satu(1) tahun yang digelar di kediaman Gus Syaif di Talangsari, Kab. Jember. Sabtu (18/02/2017), yang dimulai pukul 13.00 WIB.

Tujuannya acara ini dilaksanakan untuk mengetahui secara transparan tentang anggaran yang ada di Kab. Jember yaitu APBD yang merupakan tonggak pembangunan disetiap daerah. Acara ini dihadiri oleh LSM, Media, dan beberapa tokoh guru ngaji.

Dalam paparannya, ketua DPRD Jember, Toif Jamroni, mengupas tuntas tentang keterlambatan pembahasan APBD dan RPJMD, dia menyampaikan bahwa DPRD tidak pernah menghambat visi misi Bupati yaitu program kerja 22 janji Bupati Jember. “Bahkan saat penyerahan RPJMD pada beberapa bulan yang lalu, kami langsung menerima dan tidak merubah sedikitpun,” katanya.

Toif melanjutkan bahwa Bupati Jember kurang memahami tentang managemen birokrasi, salah satunya adalah pencairan insentif guru ngaji yang mana sudah di perdakan, sedangkan hanya berdasarkan alasan yang tidak ada relefansi hukumnya, Bupati tidak mencairkan insentif guru ngaji. “Sebenarnya tidak usah pengajuan proposal ini dan itu, karena insentif guru ngaji sudah di Perdakan, sedangkan Perda tidak bisa digugurkan dengan aturan dibawahnya.” Ungkap ketua DPRD Jember.

“Keterlambatan pembahasan APBD dan RPJMD untuk dijadikan Perda akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan Kab. Jember,” tambahnya.

Sementara itu, tim ahli DPRD Jember, Bambang Sunggono, menjelaskan tentang ketidak patuhan Bupati Jember terhadap Perundang Undangan.

Dia memaparkan, 1. Pengangkatan para sekolah SMA/SMK yang bukan menjadi kewenanganya, karena kewenangan pelantikan itu sudah beralih tangan ke Gubernur Jawa Timur, 2. Melakukan pelantikan/ pengangkatan dalam jabatan eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada saat sebelum ditetapkan Perda tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Jember, 3. Mengambil kebijakan tentang pencairan beberapa dana bansos atau hibah yang tidak sesuai dan terkesan ‘tebang pilih’.

Bambang Sunggono menjelaskan lampiran yang sudah dia buat sebanyak tiga lembar tentang ‘REFLEKSI 1(SATU) TAHUN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016’ yang menuliskan secara rinci tentang ketidak patuhan Bupati Jember tentang perundang undangan yang terbagi 7 point.

Dalam catatan terakhirnya staf ahli mencatat tentang buah yang dipetik tentang ketidak patuhan Bupati Jember terhadap aturan yang sudah berlaku, pada 6 Desember 2016, Gubernur Jatim telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke II kepada Bupati Jember berkaitan dengan penyerahan atau keterlambatan pembahasan Raperda RAPBD tahun anggaran 2017, pada awal 2017 DPRD Kab. Jember mengajukan hak interplasi kepada Bupati Jember. (Han’s)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.