Mediasi Tak Kunjung Usai, Bahrul Gugat PT Indonesia Power

0
791
Mediasi Tak Kunjung Usai, Bahrul Gugat PT Indonesia Power
Bahrul Mujahid Sebelah Kanan, Penggugat PT Indonesia Power (Foto: Zulkarnain)

MATARAM, radar-x.net – Setelah menempuh proses mediasi yang cukup panjang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, akhirnya kini kedua pihak yang berselisih yaitu Bahrul Mujahid dan PT Indonesia Power menempuh babak baru.

Seperti diketahui sebelumnya Bahrul Mujahid yang di PHK sepihak oleh PT Indonesia Power pada tanggal 31 Desember 2015 akhirnya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Mataram. Hal tersebut dikarenakan pihak PT Indonesia Power tetap tidak mau membayar apa yang menjadi tuntutan dari Bahrul meskipun pihak dari Dinsosnakertrans Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan anjuran tertulis yang diantaranya memuat agar PT Indonesia Power membayar hak-hak yang dituntut oleh Bahrul seperti upah 12 bulan yang belum dibayar, uang pesangon, uang jasa, dan normatif – normatif lainnya. Karena itu, Bahrul akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi haknya sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan.

Dalam sidang pertama yang digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Mataram pada hari Rabu (31/01/ 2017), Bahrul yang didampingi oleh Serikat Pekerja Nasional (SPN) menjelaskan bahwa persidangan tersebut masih dalam proses pemeriksaan dokumen kelengkapan dari kuasa hukum antara penggugat dan tergugat (kedua belah pihak yang berselisih).

PT Indonesia Power menunjuk kuasanya dari Jakarta yaitu tim Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kedua belah pihak sepakat akan melengkapi kekurangan dokumen – dokumen tersebut pada sidang berikutnya. Kemudian majelis hakim akhirnya memutuskan untuk dilanjutkan pada sidang kedua pada hari Kamis, 09 Februari 2017 .

Saat ditemui di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Mataram pasca jalannya persidangan, bahwa PHK sepihak yang menimpa dirinya adalah bentuk dari permufakatan jahat dari beberapa oknum manajemen PT Indonesia Power yang secara serampangan menabrak aturan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  “Proses PHK yang ngawur” jelas Bahrul sambil tertawa.

Dijelaskannya kembali, bahwa menurut Bahrul, manajemen PT Indonesia Power sepertinya masih “hijau” dalam menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial, baru dirinyalah yang mengalaminya.
“Baru saya yang mengalami, yang lain belum pernah, paling-paling PHK karena absensi dan mengundurkan diri, kalau itu jelas diatur dalam PKB (SK Direksi No 147) dan UU Ketenagakerjaan, PHK sepihak tanpa penetapan PPHI yaitu absensi tidak masuk kerja 5 (lima) hari berturut-turut dan setelah dipanggil 2 (dua) kali secara patut tetap tidak masuk kerja, melakukan perbuatan pidana yang setelah memperoleh putusan dari pengadilan yang ancaman hukumannya diatas 2 (dua) tahun, dan sedang menjalani hukuman disiplin berat berupa demosi jabatan, hanya itu yang bisa di PHK sepihak tanpa penetapan dari PPHI.” Jelas Bahrul yang juga anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) ini.

Diungkapkannya, PHK sepihak atas kesalahan berat harus bisa dibuktikan secara hukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berapa tahun vonis yang dijatuhkan, dan itu sangat jelas diatur dalam undang-undang, dihukum karena melakukan tindak pidana yang hukuman pidananya dibawah 2 (dua) tahun pun masih dapat dipekerjakan kembali, tapi tetap konsekwensinya adalah sanksi hukuman disiplin berat berupa demosi jabatan satu tingkat dibawahnya.

“Lha wong ini pihak manajemen saja tidak bisa membuktikan kesalahan saya, kok sudah berani-beraninya untuk memberikan SK Pemberhentian, buktikan dulu mas, mekanismenya minta ijin dulu ke PPHI, diijinkan apa tidak, kalo diijinkan monggo mari sini saya tandatangani perjanjian bersama tentang pengakhiran hubungan kerja, artinya ada kesepakatan disini, mekanismenya kan sudah jelas, dasar SK PHK atas kesalahan berat harus ijin dulu di PPHI, artinya perusahaan yang menggugat, bukannya saya, ini terbolak – balik prosesnya, tanpa ijin dari PPHI jelas PHK tersebut batal demi hukum, kalau undang-undang menyatakan batal demi hukum ya harus dipatuhi dong,” jelas Bahrul santai.

Makna dari Pasal 155 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 bahwa PHK tanpa penetapan PPHI adalah batal demi hukum, menurut Bahrul rangkaian kata demi hukum tersebut adalah sakral, sama seperti sumpah atas nama Tuhan (demi Tuhan), berani bersumpah atas nama Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, wajib ditaati, dia sendiri heran kenapa masih banyak para pihak yang mengabaikan makna dari pasal tersebut, “Perlu penghayatan dalam mendalami undang-undang.” jelasnya.

Bahrul menyesalkan pihak manajemen PT Indonesia Power terkesan sangat arogan dalam mempertahankan opininya walaupun hal tersebut adalah salah dan telah keluar jalur hukum perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Padahal dirinya siap diajak berunding oleh manajemen dimana saja dan kapan saja untuk mengakhiri konflik ini, untuk itu dengan berat hati dirinya terpaksa menggugat PT Indonesia Power ke PHI untuk mendapatkan keputusan tingkat pertama tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam kesempatan terpisah, ketua SPN NTB Lalu Wirasakti saat ditemui di tempat kerjanya oleh  RADAR-X menjelaskan, proses PHK sepihak yang menimpa anggotanya (Bahrul-red) menjadi tantangan tersendiri untuk tetap berkomitmen melindungi dan memperjuangkan hak-hak para pekerja agar jangan diperlakukan semena-mena oleh pengusaha.

“Dari laporan Bahrul berupa bukti-bukti yang kami kantongi sudah cukup banyak, bahkan ada 4 (empat) kasus yang terindikasi tentang dugaan perbuatan Pidana, dan kami akan segera melaporkannya ke pihak yang berwajib, agar memberikan efek jera bagi oknum–oknum yang mengkriminalisasi pekerja yang sejatinya hanya korban permufakatan jahat, “kami akan buktikan itu, dalam waktu dekat akan kami laporkan ke pihak yang berwajib,”pungkasnya. (Zulkarnain)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.