LSM KPK Minta Penegak Hukum Awasi Pekerjaan “RUSUN” Polres Rohul

0
723
LSM KPK Minta Penegak Hukum Awasi Pekerjaan "RUSUN" Polres Rohul
Jajaran Pengurus LSM KPK DPC Rokan Hulu Dikantor Sekretariatnya (Foto: Lw)

ROKANHULU, radar-x.net – Aktivis juga Masyarakat Rokan Hulu meminta Penegak Hukum untuk mengawasi bila perlu “diaudit”, terkait pelaksanaan bangunan Rumah Susun (Rusun) Empat Lantai untuk Anggota Polres Rohul yang tak kunjung selesai dikerjakan pihak rekanan pemenang tender.

“Karena sekarang sudah masuk tahun anggaran 2017, Sementara kontrak kerja Proyek itu Tahun Anggaran 2016 lalu.
Sedangkan pelaksanaan proyek Pemerintah ini semua sudah diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa,” kata Ketua LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara DPC. Rohul (Lisman G), didampingi Sekertaris Muhamad Rifai, dan Pengurus lainnya di Kantor Sekertariatnya Minggu, (12/2/2017).

Papan Proyek ‘RUSUN’ (Foto: Fah)

Lanjut mereka, sesuai dari data plank proyek, dituliskan bahwa proyek yang bersumber dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen-PU-Pera-RI) melalui Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Susun Strategies itu memiliki 173 hari kalender kerja.

Nama program,  Paket 1 (Satu) Pembangunan Rusun POLRI (RSN POLRI 16-01). Pelaksana proyek yakni PT Paesa Pasindo Enginering Devisi Kontruksi. Sedangkan Konsultan Perencana PT. ENESTE, Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Mitra Plan Konsultan, dana APBN Tahun 2016 senilai Rp 11.44 miliyar.

Dijellaskan mereka lagi, peletakan batu pertama proyek itu Rabu 24 Agustus 2016 lalu, bersama Direktur Satuan Kerja (Dirsatker) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Erizal MT, Karo Faskon Assarpras Polri Brigjen Pol Alfons Toluhula MH dan Brigjen Pol Drs Supriyanto Kapolda Riau saat itu, yang dihadiri oleh Penjabat Polda Riau, Plt. Bupati Rohul H Sukiman, Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK, Dandim 0313/KPR Letkol Kav Yudi Prasetio SIP, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Kontraktor pelaksana dan undangan lainnya.

“Jika dihitung sejak peletakan batu pertama yang dilakukan saat itu, seharusnya sudah memasuki tahap finishing. Nyatanya, bangunan Rusun yang terletak di Daerah Jalan Lingkar KM 4 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah tersebut masih jauh dari kata rampung,” beber para Aktivis Rohul Ini.

Untuk itu, kita meminta KPK dan BPK RI, Kejaksaan dan Polri dalam rangka melakukan pengawasan, bila perlu “diaudit” karena pembangunan Rusun yang pertama kali ada di Kabupaten Rokan Hulu ini, harapan kita jangan sampai bermasalah. “Yang akhirnya kedepan bangunan seperti itu, susah untuk bisa diakomodir bila ada pengajuan kembali sesuai kebutuhan.

” Kami bukan menginterfensi, tapi, mari bersama-sama kita melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaannya itu dari rekanan kontraktor. Apa lagi bangunannya di biayai dari Negara RI dari kumpulan pajak Masyarakat,”ajak mereka.

“Kita berharap kepada pelaksana proyek itu, serius dalam melanjutkan pembangunan Rusun Polri Anggota Polres Rohu itu. Karena kebutuhan,”harap mereka.

Sebelumnya Jumat, (10/2/2017) saat berdua awak media Fahrin Waruwu dan Eka Nofliadi mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pelaksana proyek, dengan menjumpai beberapa orang pekerja di Kantor Proyek tersebut, awalnya mereka menyambut baik kami awak media.

Setelah awak media ini menyampaikan Izin untuk konfirmasi bangunan Rumah Susun itu apa penyebab belum siap pekerjaannya, sementara ini, sudah masuk Tahun Anggaran Tahun 2017, sedangkan Kontraktor pemenang tender memenangkan Anggaran Tahun 2016.

Akan tetapi berawal salah seorang pekerja mengaku dari K3 bernama Rainer, awal menanyakan KTA awak media dan mengatakan Pelaksana Proyek keluar, padahal baru Jam 10.00 pagi. Saat ditanyakan, mana Konsultan? Jawabnya tidak ada.

“Orangnya tidak ditempat keluar tadi, Konsultan juga tidak ada,”katanya, sembari kami keluar kantor, mau melihat Proyek yang sedang dikerjakan oleh pekerja, yang sebagian juga pekerja tidak memakai septi sebagai perlindungan K3.

Saat awak media tanya, mengapa sebagian pekerja tidak pakai septi?. Tapi abang dari K3?. “Ya, saya dari K3, pekerja itu, bekerja borongan,” jawabnya.

Setelah beberapa menit, kami Wartawan hendak mau mengambil gambar, dengan meminta Izin ke pekerja tersebut, sayangnya, tiba ada datang satu orang lagi mengaku namanya Oloan langsung melarang kami Wartawan mengambil gambar.

Lalu mereka menanyakan kepada awak surat Izin dari penjabat Pemerintah, atau penjabat untuk mengambil gambar pada bangunan Rusun Polri tersebut

“kata yang mengaku nama Oloan melarang yang diiakan dari petugas K3 Rainer.

Tidak bisa mengambil gambar proyeknya kalau tidak ada Izin dari para Penjabat Pemerintah, Kapolri, Kapolres Rohul, Bupati Rohul dan penjabat atau yang Proyek ini,”kata yang mengaku nama Oloan melarang yang diiakan dari petugas K3 Rainer. Memang selama pembicaraan, awak media tidak sempat merekem semua ke kamera apa yang disampaikan, terekam sebagian saja.

Sehingga beberapa menit awak media dengan pekerja saling adu argumen. Sementara di papan plang proyek tidak dicantumkan nilai besaran anggaran proyek yang digunakan.

Padahal terkait pelaksanaan pembangunan tersebut sudah diatur melalui UU dan Perpres nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan lainnya. Sedangkan untuk Publikasi sudah diatur pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia dan tentang pers atau Wartawan sudah diatur melalui Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang sudah sah di Republik Indonesia.

Dijam yang berbeda, saat hal Proyek tersebut dikonfirmasi kepada salah satu pegawai di Kantor Proyek Rusun Polri tersebut Zikri melalui via selulernya, mengaku bukan wewenangnya terkait pelaksanaan Proyek itu.

“Saya hanya bagian keuangan,”katanya singkat.

Begitu juga kepada Petugas Konsultan di Rusun tersebut dari PT. Mitra Plan Konsultan (MPK) ditulisnya melalui Whatsappnya,

“Saya di lapangan trus k’ Pak “namun terkait pelaksanaan proyek dirinya tidak memberi komentar, padahal rilis berita yang sudah tayang sudah dikirim di Whatsappnya.

Hari Sabtu, (11/2) sore hal ini dikonfirmasi kepada Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK MH melalui via selulernya dan Whatsappnya sejak di kirim SMS hingga berita ini ditayang juga belum ada balasan. Ditelefon, sayangnya tidak aktif. (Fah).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.