Limbah B3 PLTU Jeranjang Lombok Dipertanyakan Aktifis Lingkungan

0
810
Limbah B3 PLTU Jeranjang Lombok Dipertanyakan Aktifis Lingkungan
Papan Tempat B3. (Foto: Zul)

LOMBOK BARAT, radar-x.net – 24 Februari 2017 PLTU Jeranjang Lombok yang berkapasitas 3×25 MW milik PT PLN (Persero) Wilayah NTB yang dioperasikan oleh anak perusahaannya yaitu  PT Indonesia Power diduga melakukan praktek suap atas diterbitkannya izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Fly Ash (Abu Batubara) oleh Badan Lingkungan Hidup Lombok Barat dengan Nomor : 47.A/660/BLH/2015. Hal ini dikatakan Bahrul Mujahid aktivis lingkungan Wapelhi Lombok Barat disela-sela kesibukannya kemarin.

Kejanggalan yang sangat aneh dirasa oleh Bahrul saat dirinya mencoba meminta dokumen perizinan tersebut ke pihak terkait yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat dan Manajer PLTU Jeranjang akan tetapi kedua pihak tersebut tidak berkenan memberikan.

“Ini aneh, dokumen perizinan tersebut adalah dokumen umum yang seharusnya di share ke masyarakat, baik itu secara langsung ke masyarakat ataupun terbuka melalui internet dan media, kecuali dokumen penting lain yang sifatnya privat/rahasia perusahaan, kami tidak berwenang memintanya, kami sangat faham akan UU Komisi Informasi Publik,” jelasnya.

Dijelaskannya kembali, bahwa dirinya curiga terkait turunnya surat izin TPS Limbah B3 yang diterbitkan oleh BLHD Lombok Barat tersebut, karena dalam kenyataan di lapangan, berbagai persyaratan penting tentang kontruksi rancang bangun TPS Limbah B3 fly ash tersebut tidak ada alias fiktif, yaitu lapisan pelindung bawah tanah yang menggunakan lapisan HDPE (High Density Poly Ethylene) hanya dipasang sebagian dari luas area, saluran drainase kedap air disekeliling lokasi TPS belum ada, kolam penampung air lindi (settling pond) tidak ada, instalasi pipa dan pompa untuk proses air lindi tersebut ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga tidak ada. “Lha ini air lindinya diproses kemana mas, coba ditebak saja, yang pasti air lindi terbuang langsung dan menyerap ke tanah, ini jelas–jelas perbuatan kejahatan terhadap lingkungan hidup, masyarakat di Jeranjang pasti lambat laun akan terkena dampak. Selain itu, kapasitas IPAL nya juga sangat kecil, hanya mampu mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses – proses di dalam PLTU seperti limbah hasil proses regenerasi ‘water treatment’ dan limbah laboratorium saja, tidak akan mampu mengolah limbah cair dari air lindi/limpasan batubara (coal stock pile) dan abu batubara (ash disposal). ”jelasnya berapi-api.

Sebagai aktivis anti kotupsi yang berpengalaman dibidang pembangkit listrik tenaga thermal, Bahrul sangat mengkhawatirkan akan dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara serampangan oleh PLTU Jeranjang tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Peran serta Pemerintah dalam hal pengawasan dirasa kurang, justru terkesan melindungi berkedok listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat NTB.

“Saya telah mempertanyakan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, akan tetapi berhubung beliau masih baru sebulan, akan mempelajari dulu kasus ini,” jelasnya.

Begitu pula saat Bahrul menghubungi Ibnu Agus Santosa Manajer PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang melalui pesan Whatsapp, dijelaskan oleh Ibnu terkait pengeluaran dokumen ke eksternal dirinya tidak bisa memberikan, tanpa seizin dari IP Pusat maupun PLN selaku asset owner.

Hal inilah yang membuat Bahrul berang dan akhirnya dirinya bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat  untuk meminta dokumen tersebut. Bahkan dirinya mengancam akan mem PTUN kan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat terkait diterbitkannya izin tempat penyimpanan sementara Limbah B3 PLTU Jeranjang. “Saya sudah mendatangi Komisi Informasi Publik di Mataram, salah satu pejabatnya siap membantu, karena dokumen tersebut adalah dokumen publik yang memang seharusnya diinformasikan ke publik, ada ancaman pidana apabila yang bersangkutan tidak memberikan”jelas Bahrul. (Zul)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.