Kebun Sawit 237 Ha, Dpp Rohul: Diduga “Ilegal” Pemilik Bantah

0
410
Kebun Sawit 237 Ha, Dpp Rohul: Diduga "Ilegal" Pemilik Bantah
Dinas Perkebunan dan Perikananan Rohul Sri Hardono. (Foto: Lis)

ROKAN HULU, radar-x.net – Lahan seluas 237 Hektar yang saat ini sudah menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah produksi yang saat menjadi polemik antara Kusnan Cs (Bapak anggkat) dan Anggota KKPA yang tergabung di Koperasi Koperasi Sawit Danau Maong Jaya (Kopsa Damaya) Tanjung Alam Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sesuai data dari Dinas Perkebunan dan Perikananan setempat mengungkap diduga “ilegal”.

Bahkan Kepala Dinas Perkebunan dan Perikananan (DPP) Rohul Sri Hardono yang diwawancara awak media belum lama ini, dirinya kaget mendengar adanya Perkebunan Sawit yang luasnya 237 Hektar milik Kusnan Cs di wilayah Desa Kepenuhan Barat itu.

Dia mengaku, secepatnya memeriahkan penjabat di Dinasnya untuk melakukan peninjauan di wilayah tersebut. Jangan menjadi polemik berkepanjangan nanti kepada masyarakat terkait lahan itu.

“Saya baru dengar kalau ada lahan Sawit seluas 237 Hektar itu begitu juga KKPAnya. Secepatnya kita lakukan peninjauan,”jelas Kepala Dinas Perkebunan dan Perikananan Rohul

Saat awak media tanyakan terkait pajak Perkebunan yang luasnya 237 Hektar, kemana disetor ? apa lagi sudah produksi?, Jawab Sry Hardono, tentang pembayaran pajak itu sudah diatur melalui salah satu Instansi yang di sahkan oleh Pemerintah RI.

“Pajaknya dihitung bila sudah menjadi CPO. Dihitung per ton CPO dan Inti. Kalau masih buah Kelapa Sawit dari kebun belum masuk hitungan pajak negara,”jelasnya.

Dijelaskannya lagi, bila Perkebunan Kelapa Sawit dan KKPA diduga “ilegal”, buahnya tidak bisa diterima atau dibeli oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang Legal atau yang sudah miliki Izin.

“Kalau ada PKS terima buah sawit dari kebun Ilegal, maka PKS nya bisa juga berurusan dengan hukum,”beber Sri Hardono. Katanya semua ada peraturan dan Undang-undang nya.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Kusnan pemilik kebun Sawit tersebut Minggu, (26/2/2016) melalui Linenya langsung dibantahnya.

“Itu semua tidak betul dan saya udh serahkan sm pengacara,”tulisnya.

Untuk diketahui untuk membuka sebuah Perkebunan Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah;

4. Peraturan Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. (FW/Lis)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.