Carut Marutnya Setahun Pemerintahan Bupati Faida, Ini Kata Staf Ahli DPRD Jember

0
675
Carut Marutnya Setahun Pemerintahan Bupati Faida, Ini Kata Staf Ahli DPRD Jember
Bambang Sunggono, Staf Ahli DPRD Jember. (Foto: Han’s)

JEMBER, radar-x.net – Dalam pertemuan acara silaturrahmi dan dan ngaji APBD serta refleksi setahun kepemimpinan Faida-Muqit Arif, seperti yang diketahui dihadiri oleh nara sumber ketua DPRD Jember, Toif Jamroni, Staf ahli DPRD Jember, Bambang Sunggono dan dari jajaran eksekutif yang diundang sebagai nara sumber oleh Gus Syaif tidak dapat menghadiri acara.

Dikesempatan yang dihadiri oleh mayoritas guru ngaji ini, staf ahli DPRD Jember, Bambang Sunggono secara tegas menyampaikan carut marutnya birokrasi selama setahun kepemimpinan Faida.

Dijelaskannya, bahwa Bupati Faida sering sekali kebijakannya menabrak ketentuan perundang undangan yang berlaku, dia mencontohkan seperti pemberhentian Sekretaris Dewan(Sekwan) yang sudah jelas mendapat teguran keras dari Gubernur Jatim karena sikap dan kebijakan Bupati merujuk kepada UU ASN No. 5 Tahun 2014, pasal 117 ayat (1), sedangkan khusus untuk pemberhentian Sekwan memakai Undang-Undang khusus yaitu UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau dikenal UU MD3 dan didukung dengan PP No.18 Tahun 2016. Katanya, diruangan ngaji APBD di kediaman Gus Syaif, Talangsari, Jember.

Ditambahkannya, penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember selaku Plt. Sekretaris Daerah Jember hanya melalui surat perintah pelaksana tugas No: 821/038/313/2017 tanggal 3 Januari 2017, hal ini memunculkan polemik terkait dengan legalitas jabatan Sekda yang sudah jelas melanggar atau bertentangan dengan ketentuan pasal 214 ayat (2) UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah jo pasal 115 ayat (5) UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tambahnya.

“Pelantikan Camat yang baru baru ini dilantik, sudah menuai polemik kembali secara hukum karena Bupati diduga melanggar ketentuan pasal 244 ayat (2) dan penjelasannya, serta ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ungkapnya lebih lanjut.

Kebijakan demi kebijakan yang tidak bersandar kepada hukum yang sudah ditetapkan, menunjukkan “Carut Marut” manajemen birokrasi dan lemahnya lini fungsi ‘saran staf’ yang semestinya memberikan saran/ masukan tentang rencana tindakan dan keputusan yang akan diambil Bupati.

Sementara itu, Bambang juga menyampaikan lemahnya komunikasi anatara DPRD dan Bupati, padahal dalam menjalankan roda pemerintahan daerah duet antara eksekutif dan legeslatif sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan di daerah.

Bukti lemahnya komunikasi Bupati dan DPRD, dengan ketidak hadiran Bupati Jember dan hanya mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk yaitu Asisten Sekda saat DPRD melayangkan hak interpelasi kepada Bupati. Hal ini, menampakkan kurang seriusnya Bupati terhadap pelaksana hak konstitusional yang dimiliki lembaga DPRD.

“Bahkan Jember mendapat predikat Surat Peringatan (SP) II dari Gubernur Jatim, dan mungkin ini satu-satunya Bupati se Indonesia yang tidak mengindahkan teguran dari Gubernur selaku wakil pemerintahan pusat. Entah  ini dianggap prestasi sama Bupati, itu kan bagaimana fersi mereka,” ungkap Bambang dengan nada khas candanya.

“Interpelasi bukan hal yang spele, meskipun hanya persoalan Sekwan akan berdampak buruk kepada informasi publik nasional.” Tutup Staf Ahli DPRD Jember. (Han’s)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.