Bangunan Rusun Polres Rohul Belum Siap, Wartawan Tak Diperbolehkan Ambil Gambar

0
617

Bangunan Rusun Polres Rohul Belum Siap, Wartawan Tak Diperbolehkan Ambil Gambar
Foto: Ilustrasi

ROKANHULU, radar-x.net – Bangunan Rumah Susun (Rusun) untuk Anggota Polisi Resor Rokan Hulu (Polres Rohul) Riau yang terletak di Daerah Jalan Lingkar KM 4, Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah hingga hari ini Jumat, (10/2/2017) belum siap dikerjakan oleh kontraktor pelaksana.

Padahal sebelumnya konsultan proyek bangunan tersebut saat di konfirmasi Jumat, (18/11/2016) lalu, katanya sudah mencapai 27%.

Sebelumnya bangunan Rusun itu bersama Direktur Satuan Kerja (Dirsatker) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Erizal MT, Karo Faskon Assarpras Polri Brigjen Pol Alfons Toluhula MH dan mantan Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Supriyanto yang meletakkan batu pertama Rabu, (24/8/2016 ) lalu, yang dihadiri oleh Penjabat Polda Riau, Plt. Bupati Rohul H Sukiman, Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto SIK, Kontraktor pelaksana dan undangan lainnya.

Sementara proyek Rusun itu dari Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen-PU-Pera-RI) melalui Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Susun Strategies nama program : Paket 1 (Satu) Pembangunan Rusun POLRI (RSN POLRI 16-01) Dana APBN, namun tak cantumkan Rp di plang proyek, waktu 173 hari kerja, pelaksana proyek : PT Paesa Pasindo Enginering Devisi Kontruksi. Sedangkan Konsultan Perencana PT. ENESTE, Konsultan Manajemen Kontruksi PT. Mitra Plan Konsultan, dana APBN Tahun 2016 senilai Rp 11.44 miliyar.

Namun sangat disayangkan, saat berdua awak media mencoba untuk mengkonfirmasi kepada pelaksana proyek, dengan menjumpai beberapa orang pekerja di kantor Proyek tersebut, awalnya mereka menyambut baik para awak media.

Setelah awak media ini menyampaikan izin untuk konfirmasi bangunan Rumah Susun itu apa penyebab belum siap pekerjaannya, sementara ini, sudah masuk tahun anggaran 2017, sedangkan kontraktor pemenang tender memenangkan Anggaran Tahun 2016.

Akan tetapi berawal salah seorang pekerja mengaku dari K3 bernama Rainer, awal menanyakan KTA awak media dan mengatakan pelaksana proyek keluar, padahal baru Jam 10.00 pagi. Saat ditanyakan, mana Konsultan? jawabnya tidak ada.

“Orangnya tidak ditempat keluar tadi, konsultan juga tidak ada,”katanya.

Selanjutnya, awak media keluar dari kantor tersebut bermaksud melihat proyek yang sedang dikerjakan oleh pekerja, yang sebagian juga pekerja tidak memakai perlengkapan keamanan sebagai perlindungan K3.

Saat awak media menanyakan mengapa sebagian pekerja tidak menggunakan safety sementara yang bersangkutan dari K3, ia mengaku bahwa pekerja tersebut bersifat borongan. “Ya, saya dari K3, pekerja itu, bekerja borongan,” jawabnya.

Setelah beberapa menit, para wartawan ini hendak mengambil gambar, dengan meminta izin ke pekerja tersebut, sayangnya, tiba tiba ada datang satu orang lagi mengaku bernama Oloan langsung melarang wartawan mengambil gambar

“Kalau ada Izin dari pejabat Pemerintah, atau penjabat di Proyek ini, baru bisa mengambil gambar,”kata yang mengaku nama Oloan melarang yang diiakan dari K3 Rainer.

Mendengar pernyataan seperti itu, lalu awak media mencoba meluruskan maksud dari pekerja itu. “Siapa yang harus kami minta izin untuk mengambil gambar,” tanya para awak media ini.

Lantas pekerja yang mengaku bernama Oloan itu mengatakan izinnya dari penjabat, “bisa dari Pejabat proyek ini dan yang punya proyek ini,” jawabnya.

Sehingga beberapa menit awak media dengan pekerja saling adu argumen. Sementara di papan plank proyek tidak dicantumkan nilai besaran anggaran proyek yang digunakan.

Padahal terkait pelaksanaan pembangunan tersebut sudah diatur melalui UU dan Perpres nomor 54 dan Peraturan lainnya. Sedangkan untuk Publikasi sudah diatur pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia dan tentang pers atau wartawan sudah diatur melalui Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang sudah sah di Republik Indonesia.

Di jam yang berbeda, saat hal proyek tersebut dikonfirmasi kepada salah satu pejabat kantor Proyek Rusun Polri tersebut Zikri melalui via selulernya, mengaku bukan wewenangnya terkait pelaksanaan Proyek itu.

“Saya hanya bagian keuangan,”katanya singkat. (fW/Lis).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.